Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Anggota komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan Ibnu Sina menyarankan, sebaiknya daerah penghasil minyak dan gas bumi jangan ada pengurangan jatah bahan bakar minyak bersubsidi.
"Jika perlu atau memungkinkan, justru jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi ditambah sesuai kebutuhan atau minimal tetap seperti sebelumnya," saran anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi itu, di Banjarmasin, Senin.
Sebagai contoh Provinsi Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih dari empat juta jiwa yang juga sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, semestinya jatah BBM bersubsidi jangan ada pengurangan.
"Tapi apa yang terjadi, kenyataannya pemerintah mengurangi jatah BBM bersubsidi berupa solar untuk Kalsel," ujar anggota Komisi III DPRD provinsi tersebut yang juga membidangi perhubungan.
Menurut mantan Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel tersebut, pengurangan jatah solar bersubsidi untuk provinsinya merupakan kebijakan pemerintah yang kurang berkeadilan.
"Apalagi Kalsel juga pemasok devisa negara yang cukup besar, antara lain melalui ekspor batu bara yang tiap tahun mencapai 100 juta ton," lanjut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera tingkat provinsi tersebut.
Ia meminta, agar pemerintah daerah Kalsel terus berjuang melalui BPH Migas dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah pemerintah pusat tidak mengurangi jatah BBM bersubsidi.
"Kalau perlu perjuangan itu, bersama-sama DPRD Kalsel dan anggota DPR-RI serta DPD-RI asal daerah pemilihan kita, bukan cuma pemerintah provinsi (Pemprov) secara sendirian," tandasnya.
Pasalnya, menurut alumnus Universitas Lambang Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu, pengurangan jatah BBM bersubsidi terhadap Kalsel berdampak pada perekonomian rakyat, seperti naiknya harga berbagai kebutuhan pokok.
"Karena dengan pengurangan BBM bersubsidi tersebut, ongkos angkutan bisa naik, yang pada gilirannya membuat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok," demikian Ibnu Sina.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Jika perlu atau memungkinkan, justru jatah bahan bakar minyak (BBM) bersubdisi ditambah sesuai kebutuhan atau minimal tetap seperti sebelumnya," saran anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi itu, di Banjarmasin, Senin.
Sebagai contoh Provinsi Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk lebih dari empat juta jiwa yang juga sebagai daerah penghasil minyak dan gas bumi, semestinya jatah BBM bersubsidi jangan ada pengurangan.
"Tapi apa yang terjadi, kenyataannya pemerintah mengurangi jatah BBM bersubsidi berupa solar untuk Kalsel," ujar anggota Komisi III DPRD provinsi tersebut yang juga membidangi perhubungan.
Menurut mantan Ketua Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel tersebut, pengurangan jatah solar bersubsidi untuk provinsinya merupakan kebijakan pemerintah yang kurang berkeadilan.
"Apalagi Kalsel juga pemasok devisa negara yang cukup besar, antara lain melalui ekspor batu bara yang tiap tahun mencapai 100 juta ton," lanjut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera tingkat provinsi tersebut.
Ia meminta, agar pemerintah daerah Kalsel terus berjuang melalui BPH Migas dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah pemerintah pusat tidak mengurangi jatah BBM bersubsidi.
"Kalau perlu perjuangan itu, bersama-sama DPRD Kalsel dan anggota DPR-RI serta DPD-RI asal daerah pemilihan kita, bukan cuma pemerintah provinsi (Pemprov) secara sendirian," tandasnya.
Pasalnya, menurut alumnus Universitas Lambang Mangkurat (Unlam) Banjarmasin itu, pengurangan jatah BBM bersubsidi terhadap Kalsel berdampak pada perekonomian rakyat, seperti naiknya harga berbagai kebutuhan pokok.
"Karena dengan pengurangan BBM bersubsidi tersebut, ongkos angkutan bisa naik, yang pada gilirannya membuat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok," demikian Ibnu Sina.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014