![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kalsel.antaranews.com/berita/195546/yosi-project-pop-buka-suara-soal-tudingan-menjadi-ketua-influencer&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2020/04/18/S00418-100738-001.jpg&description=Yosi "Project Pop" buka suara soal tudingan menjadi ketua "influencer"){kind=link}
Hermann Josis Mokalu atau Yosi "Project Pop" buka suara terkait tudingan yang menyebut dirinya sebagai orang yang melatih influencer "pendukung pemerintah".
Hal itu bermula ketika Staf Ahli Kemenkominfo Henri Subiakto dalam sebuah program televisi menyebut nama Yosi Mokalu sebagai orang yang melatih influencer melalui program Siberkreasi.
Menurut Yosi, ada kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat menanggapi pernyataan itu. Yosi tak menampik bahwa dirinya merupakan Ketua Siberkreasi, yang merupakan sebuah gerakan nasional literasi digital.
"Sebenarnya Prof. Henri mau menjawab dari situ, tapi ya bungkusan judul clickbait dan beberapa media abal-abal memperuncing semua suasananya," kata Yosi Mokalu saat dihubungi ANTARA, Minggu.
Yosi mengatakan bahwa Siberkreasi adalah sebuah program yang bertujuan memberikan edukasi mengenai literasi digital kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
"Nah yang dimaksud dengan influencer yang Prof Henri bicarakan adalah influencer yang dicetak oleh sebuah program kelas digital namanya School of Influencer," ujar Yosi Mokalu.
"Nah, School of Influencer itu kita adakan dari 2018. Kita menuju ke daerah di mana di daerah itu banyak konten kreator lokal atau orang yang mau jadi konten kreator yang masih mempertanyakan skill digital tuh kayak gimana, buat konten tuh kayak gimana, nge-vlog tuh kayak gimana," sambung Yosi.
Personel grup musik Project Pop itu membantah bahwa program tersebut mengarahkan masyarakat menjadi influencer pro pemerintah.
"Sebenarnya dari dua sisi itu sudah menjelaskan kalau misalnya orang-orang ini mau beragenda apa. Mengkritisi pemerintah sih saya setuju enggak masalah, dalam hal ini kan pemerintah harus selalu dijaga kerjanya," tegas dia.
"Cuma memang kalau dalam posisi oposan mengkritisi, mungkin agendanya udah berbeda. Tapi kalau misalnya mau masuk dari Siberkreasi salah sasaran karena semua serba terbuka. Di situ sudah bisa dilihat anggaran yang masuk berapa, dan larinya ke mana," papar Yosi.
Terkait anggaran pelatihan influencer yang mencapai Rp90 miliar, Yosi pun tak habis pikir mengenai hal tersebut. Sebab anggaran yang diberikan selama menjalankan program Siberkreasi tak sebesar itu.
"Itu boro-boro Rp90 M. Kita untuk 14 kegiatan di lima kota itu budgetnya Rp1,6 M. That's it. Terus para pekerja di Siberkreasi tidak ada yang digaji. Ada kan yang bilang harus kerahkan KPK untuk periksa rekening saya, ya silahkan. Paling saya malu dikit karena ada kasbon juga sama manajer sekali-kali," kata Yosi Mokalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Hal itu bermula ketika Staf Ahli Kemenkominfo Henri Subiakto dalam sebuah program televisi menyebut nama Yosi Mokalu sebagai orang yang melatih influencer melalui program Siberkreasi.
Menurut Yosi, ada kesalahpahaman yang terjadi di tengah masyarakat menanggapi pernyataan itu. Yosi tak menampik bahwa dirinya merupakan Ketua Siberkreasi, yang merupakan sebuah gerakan nasional literasi digital.
"Sebenarnya Prof. Henri mau menjawab dari situ, tapi ya bungkusan judul clickbait dan beberapa media abal-abal memperuncing semua suasananya," kata Yosi Mokalu saat dihubungi ANTARA, Minggu.
Yosi mengatakan bahwa Siberkreasi adalah sebuah program yang bertujuan memberikan edukasi mengenai literasi digital kepada masyarakat di seluruh Indonesia.
"Nah yang dimaksud dengan influencer yang Prof Henri bicarakan adalah influencer yang dicetak oleh sebuah program kelas digital namanya School of Influencer," ujar Yosi Mokalu.
"Nah, School of Influencer itu kita adakan dari 2018. Kita menuju ke daerah di mana di daerah itu banyak konten kreator lokal atau orang yang mau jadi konten kreator yang masih mempertanyakan skill digital tuh kayak gimana, buat konten tuh kayak gimana, nge-vlog tuh kayak gimana," sambung Yosi.
Personel grup musik Project Pop itu membantah bahwa program tersebut mengarahkan masyarakat menjadi influencer pro pemerintah.
"Sebenarnya dari dua sisi itu sudah menjelaskan kalau misalnya orang-orang ini mau beragenda apa. Mengkritisi pemerintah sih saya setuju enggak masalah, dalam hal ini kan pemerintah harus selalu dijaga kerjanya," tegas dia.
"Cuma memang kalau dalam posisi oposan mengkritisi, mungkin agendanya udah berbeda. Tapi kalau misalnya mau masuk dari Siberkreasi salah sasaran karena semua serba terbuka. Di situ sudah bisa dilihat anggaran yang masuk berapa, dan larinya ke mana," papar Yosi.
Terkait anggaran pelatihan influencer yang mencapai Rp90 miliar, Yosi pun tak habis pikir mengenai hal tersebut. Sebab anggaran yang diberikan selama menjalankan program Siberkreasi tak sebesar itu.
"Itu boro-boro Rp90 M. Kita untuk 14 kegiatan di lima kota itu budgetnya Rp1,6 M. That's it. Terus para pekerja di Siberkreasi tidak ada yang digaji. Ada kan yang bilang harus kerahkan KPK untuk periksa rekening saya, ya silahkan. Paling saya malu dikit karena ada kasbon juga sama manajer sekali-kali," kata Yosi Mokalu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020