Tanjung, (AntaranewsKalsel) - Kepala bidang pemerintahan desa, Sekretariat daerah Tabalong, Kalimantan Selatan, Zahirsyah Manuar di Tanjung, Senin menyebutkan alokasi dana desa untuk 2015 Rp93 miliar lebih besar dibanding tahun ini yang hanya Rp19,9 miliar.
"Alokasi dana desa pada 2015 memang lebih banyak yakni Rp93 miliar bagi 121 desa dengan rincian 30 persen untuk operasional pemerintahan desa dan 70 persen bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk pembangunan fisik seperti jalan desa," jelas Zahirsyah.
Besarnya alokasi dana desa (ADD) yang diterima oleh 121 desa juga bervariasi tergantung dari jumlah kemiskinan, sarana pendidikan dasar, kesehatan serta luas wilayah.
Untuk tahun ini Desa Jaro kecamatan Jaro merupakan desa penerima ADD terbanyak mencapai Rp239 juta dan Desa Tamiyang Kecamatan Tanta menerima dana paling kecil sebanyak Rp125 juta untuk satu tahun.
Sementara itu dengan kenaikan ADD 2015 Rp93 miliar ujar Zahirsyah kemungkinan ada satu desa yang menerima dana tersebut hingga Rp1 miliar.
Zahirsyah juga membenarkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait bantuan desa dari APBN sebesar Rp1 miliar untuk satu desa.
"Seperti halnya ADD, bantuan dana desa dari APBN juga tergantung dari tingkat kebutuhan, jumlah penduduk dan luas desa," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Alokasi dana desa pada 2015 memang lebih banyak yakni Rp93 miliar bagi 121 desa dengan rincian 30 persen untuk operasional pemerintahan desa dan 70 persen bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat termasuk pembangunan fisik seperti jalan desa," jelas Zahirsyah.
Besarnya alokasi dana desa (ADD) yang diterima oleh 121 desa juga bervariasi tergantung dari jumlah kemiskinan, sarana pendidikan dasar, kesehatan serta luas wilayah.
Untuk tahun ini Desa Jaro kecamatan Jaro merupakan desa penerima ADD terbanyak mencapai Rp239 juta dan Desa Tamiyang Kecamatan Tanta menerima dana paling kecil sebanyak Rp125 juta untuk satu tahun.
Sementara itu dengan kenaikan ADD 2015 Rp93 miliar ujar Zahirsyah kemungkinan ada satu desa yang menerima dana tersebut hingga Rp1 miliar.
Zahirsyah juga membenarkan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait bantuan desa dari APBN sebesar Rp1 miliar untuk satu desa.
"Seperti halnya ADD, bantuan dana desa dari APBN juga tergantung dari tingkat kebutuhan, jumlah penduduk dan luas desa," tambahnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014