Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diminta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemerisakaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setempat 2013.
Permintaan itu dari Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel H Puar Junaidi, usai memimpin rapat kerja dengan SKPD jajaran Pemprov yang merupakan mitra kerja komisi tersebut, di Banjarmasin, Selasa.
Mantan Ketua Komisi A (kini Komisi I) bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu menyatakan syukur karena semua SKPD mitra kerja Komisi III tak ada catatan temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel 2013 oleh BPK-RI.
Menurut dia, dengan tidak ada temuan tersebut berarti kinerja SKPD itu sudah cukup baik, dan akan lebih baik lagi jika ditingkatkan atau minimal mempertahankan kebaikan tersebut, sehingga dalam LHP LKPD Kalsel mendatang tetap mendapatkan opini WTP.
"Memang untuk mempertahankan yang baik itu lebih berat dan lebih susah dari berjuang untuk mendapatkannya. Karena salah sedikit saja bisa menutup atau menghapus kebaikan yang sudah didapat," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel tersebut.
Guna menghindari penilaian negatif dan terlebih terkait kasus hukum, dia menyarankan, agar SKPD, terutama yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Kalsel senantiasa melakukan konsultasi dengan aparat terkait atau berwenang.
"Sebagai contoh proyek tak terealisasi karena ketiadaan peserta lelang yang memenuhi persyaratan, agar berkonsultasi dengan BPK setempat dan atau dengan kejaksaan, untuk mendapatkan solusi terbaik," saran anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
"Dengan konsultasi tersebut, kita harapkan tidak ada proyek pembangunan di Kalsel yang tidak terealisasi dan dalam pelaksanaannya pun tidak ada yang bermasalah," demikian Puar Junaidi.
Rapat kerja SKPD mitra kerja Komisi III DPRD Kalsel itu untuk mengevaluasi LHP LKPD 2013 tingkat provinsi tersebut, serta pelaksanaan proyek/APBD tahun anggaran 2014.
SKPD jajaran Pemprov yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Kalsel itu antara lain, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Selain itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balibangda), serta Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)./e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Permintaan itu dari Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel H Puar Junaidi, usai memimpin rapat kerja dengan SKPD jajaran Pemprov yang merupakan mitra kerja komisi tersebut, di Banjarmasin, Selasa.
Mantan Ketua Komisi A (kini Komisi I) bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu menyatakan syukur karena semua SKPD mitra kerja Komisi III tak ada catatan temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel 2013 oleh BPK-RI.
Menurut dia, dengan tidak ada temuan tersebut berarti kinerja SKPD itu sudah cukup baik, dan akan lebih baik lagi jika ditingkatkan atau minimal mempertahankan kebaikan tersebut, sehingga dalam LHP LKPD Kalsel mendatang tetap mendapatkan opini WTP.
"Memang untuk mempertahankan yang baik itu lebih berat dan lebih susah dari berjuang untuk mendapatkannya. Karena salah sedikit saja bisa menutup atau menghapus kebaikan yang sudah didapat," ujar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel tersebut.
Guna menghindari penilaian negatif dan terlebih terkait kasus hukum, dia menyarankan, agar SKPD, terutama yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Kalsel senantiasa melakukan konsultasi dengan aparat terkait atau berwenang.
"Sebagai contoh proyek tak terealisasi karena ketiadaan peserta lelang yang memenuhi persyaratan, agar berkonsultasi dengan BPK setempat dan atau dengan kejaksaan, untuk mendapatkan solusi terbaik," saran anggota DPRD Kalsel dua periode itu.
"Dengan konsultasi tersebut, kita harapkan tidak ada proyek pembangunan di Kalsel yang tidak terealisasi dan dalam pelaksanaannya pun tidak ada yang bermasalah," demikian Puar Junaidi.
Rapat kerja SKPD mitra kerja Komisi III DPRD Kalsel itu untuk mengevaluasi LHP LKPD 2013 tingkat provinsi tersebut, serta pelaksanaan proyek/APBD tahun anggaran 2014.
SKPD jajaran Pemprov yang menjadi mitra kerja Komisi III DPRD Kalsel itu antara lain, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Selain itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balibangda), serta Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)./e
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014