Jakarta, (Antaranews Kalsel) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung mengatakan pemerintah berkomitmen untuk menyelamatkan PT Merpati Nusantara Airlines (Merpati) dari kebangkrutan, karena biaya pailit perusahaan penerbangan ini sangat besar.
"Ongkos untuk mempailitkan Merpati lebih besar daripada menyelamatkan," katanya seusai rapat koordinasi membahas BUMN di Jakarta, Kamis.
Chairul menjelaskan bahwa Merpati saat ini dalam kondisi yang sulit karena memiliki banyak utang, namun pemerintah tidak akan menyerah untuk membantu perusahaan penerbangan ini, agar kembali beroperasi secara normal.
Untuk itu, pemerintah menunggu hasil keputusan rapat panitia kerja (Panja) restrukturisasi Merpati di Komisi VI DPR RI yang baru terbentuk, untuk membahas masa depan maskapai penerbangan yang banyak melayani rute perintis ini.
"Hasil dari Panja akan kami tidak lanjuti. Beberapa skenario sudah siapkan yaitu konversi utang pemerintah untuk dijadikan modal. Tapi, ini bukan merupakan keputusan, baru opsi yang tergantung dari hasil Panja," katanya.
Sejak 1 Februari 2014, Merpati terpaksa menutup sebagian besar rute penerbangan karena tidak memiliki kemampuan keuangan untuk menjalankan operasional, sehingga Kementerian Perhubungan membekukan izin Air Operation Certificate (AOC).
Perusahaan yang didirikan 6 September 1962 tersebut, saat ini terlilit utang hingga sekitar Rp7,6 triliun, meskipun restrukturisasi berupa penyuntikan dana APBN terhadap perusahaan sudah berkali-kali dilakukan.
Pada akhir 2013 Merpati tercatat menderita rugi sebesar Rp1,22 triliun, dengan modal perseroan terakumulasi negatif sekitar Rp5 triliun. Merpati sedang melakukan restrukturisasi dan revitalisasi dibawah penanganan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang membutuhkan dana sekitar Rp150 miliar.
Salah satu opsi penyelamatan Merpati adalah konversi utang menjadi saham (debt to equity swap). Pemegang saham juga menyetujui penjualan dua unit anak usaha yaitu Merpati Maintenance Facilities (MMF) dan Merpati Training Center (MTC) kepada PPA./e
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Ongkos untuk mempailitkan Merpati lebih besar daripada menyelamatkan," katanya seusai rapat koordinasi membahas BUMN di Jakarta, Kamis.
Chairul menjelaskan bahwa Merpati saat ini dalam kondisi yang sulit karena memiliki banyak utang, namun pemerintah tidak akan menyerah untuk membantu perusahaan penerbangan ini, agar kembali beroperasi secara normal.
Untuk itu, pemerintah menunggu hasil keputusan rapat panitia kerja (Panja) restrukturisasi Merpati di Komisi VI DPR RI yang baru terbentuk, untuk membahas masa depan maskapai penerbangan yang banyak melayani rute perintis ini.
"Hasil dari Panja akan kami tidak lanjuti. Beberapa skenario sudah siapkan yaitu konversi utang pemerintah untuk dijadikan modal. Tapi, ini bukan merupakan keputusan, baru opsi yang tergantung dari hasil Panja," katanya.
Sejak 1 Februari 2014, Merpati terpaksa menutup sebagian besar rute penerbangan karena tidak memiliki kemampuan keuangan untuk menjalankan operasional, sehingga Kementerian Perhubungan membekukan izin Air Operation Certificate (AOC).
Perusahaan yang didirikan 6 September 1962 tersebut, saat ini terlilit utang hingga sekitar Rp7,6 triliun, meskipun restrukturisasi berupa penyuntikan dana APBN terhadap perusahaan sudah berkali-kali dilakukan.
Pada akhir 2013 Merpati tercatat menderita rugi sebesar Rp1,22 triliun, dengan modal perseroan terakumulasi negatif sekitar Rp5 triliun. Merpati sedang melakukan restrukturisasi dan revitalisasi dibawah penanganan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang membutuhkan dana sekitar Rp150 miliar.
Salah satu opsi penyelamatan Merpati adalah konversi utang menjadi saham (debt to equity swap). Pemegang saham juga menyetujui penjualan dua unit anak usaha yaitu Merpati Maintenance Facilities (MMF) dan Merpati Training Center (MTC) kepada PPA./e
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014