Fraksi Persatuan Nurani Demokrat atau PND DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) yang diketuai H Asbullah AS SH mempertanyakan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pendapatan daerah provinsi tersebut tahun anggaran 2019.
Pertanyaan itu dalam pemandangan umum terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD (LPPA) Kalsel 2019 disampaikan pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Wakil Ketuanya Hj Karmila di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya, menurut fraksi gabungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura dan Partai Demokrat itu, dalam Raperda tentang LPPA Kalsel 2019 tak ada angka ataupun kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.
Sementara dalam LPPA Kalsel 2018 bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 54 persen, yang berarti masih menunjukkan kemandirian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat.
Padahal PAD merupakan komponen penting dari pendapatan APBD dan sebagai indikator kemampuan daerah dalam membiayai diri sendiri.
Dalam pemandangan umum yang dibacakan Iskandar Zulkarnain SE itu, Fraksi PND juga mempertanyakan penyebab terjadi penurunan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 bila dibandingkan dengan 2018.
Wakil rakyat dari fraksi gabungan tiga partai politik (Parpol) itu menyebutkan, pendapatan daerah pada APBD Kalsel 2018 mencapai 102,28 persen dari target, sedangkan 2019 hanya 95,21 persen.
PAD Kalsel tahun anggaran 2019 tercapai Rp3.498.836.748.488,04 atau 95,88 persen yang berarti turun sekitar Rp3,57 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2018.
Namun Fraksi PND tersebut juga mengapresiasi pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut hingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Pada rapat paripurna tersebut mendampingi pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj Mariana SAB MM dan hadir Asisten I Setdaprov setempat Sugian Norbach mewakili Gubernurnya H Sahbirin Noor.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Pertanyaan itu dalam pemandangan umum terhadap Raperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksana APBD (LPPA) Kalsel 2019 disampaikan pada rapat paripurna DPRD setempat yang dipimpin Wakil Ketuanya Hj Karmila di Banjarmasin, Kamis.
Pasalnya, menurut fraksi gabungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura dan Partai Demokrat itu, dalam Raperda tentang LPPA Kalsel 2019 tak ada angka ataupun kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah.
Sementara dalam LPPA Kalsel 2018 bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 54 persen, yang berarti masih menunjukkan kemandirian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi setempat.
Padahal PAD merupakan komponen penting dari pendapatan APBD dan sebagai indikator kemampuan daerah dalam membiayai diri sendiri.
Dalam pemandangan umum yang dibacakan Iskandar Zulkarnain SE itu, Fraksi PND juga mempertanyakan penyebab terjadi penurunan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2019 bila dibandingkan dengan 2018.
Wakil rakyat dari fraksi gabungan tiga partai politik (Parpol) itu menyebutkan, pendapatan daerah pada APBD Kalsel 2018 mencapai 102,28 persen dari target, sedangkan 2019 hanya 95,21 persen.
PAD Kalsel tahun anggaran 2019 tercapai Rp3.498.836.748.488,04 atau 95,88 persen yang berarti turun sekitar Rp3,57 triliun bila dibandingkan dengan tahun 2018.
Namun Fraksi PND tersebut juga mengapresiasi pemerintah provinsi (Pemprov) setempat yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut hingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kalsel 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Pada rapat paripurna tersebut mendampingi pimpinan rapat, Wakil Ketua DPRD Kalsel Hj Mariana SAB MM dan hadir Asisten I Setdaprov setempat Sugian Norbach mewakili Gubernurnya H Sahbirin Noor.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020