Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan pada 2019 mengalokasikan anggaran total Rp284,3 miliar untuk menggenjot peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pengentasan kemiskinan.
Dua bidang pembanguan ini selalu disorot oleh anggota fraksi DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) setiap kali pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak terkecuali pada pembahasan Raperda pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2019 yang dilaksanakan di Gedung DPRD HSU, Senin (6/6).
Fraksi PKB yang diketuai Junaedi mempertanyakan IPM sebagai salah satu indikator untuk mengukur pencapaian hasil pembangunan, terkait program kegiatan strategis yang dilakukan Pemkab HSU, anggaran yang terserap, begitu juga dengan pengentasan kemiskinan.
Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi di Amuntai, Selasa (7/7) menyampaikan realisasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan IPM pada APBD 2019 sebesar Rp95.460.984.035.sedangkan untuk pengentasan kemiskinan sebesar RpRp 118.849.244.384.sehingga total sekitar Rp284,3 miliar.
"Untuk prosentasi IPM Hulu Sungai Utara meningkat menjadi 65,49 persen sedangkan kemiskinan 6,50 persen," ujar Husairi.
Husairi mengatakan, program kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan IPM meliputi tiga dimensi yakni pendidikan, kesehatan, pendapatan dan daya beli masyarakat.
Dimensi Pendidikan, kata Husairi terdiri 9 program dan 42 kegiatan, antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Non Formal, Program Pelayanan Manajemen Pendidikan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun SD dan Program Wajib Belajar sembilan tahun SMP;
Sedangkan Dimensi Kesehatan, dengan 14 Program dan 55 Kegiatan, antara lain Program Peningkatan Kesehatan Keluarga, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sapras Puskesmas/ Pustu dan Jaringanya
Dimensi Pendapatan-Daya Beli Masyarakat, dengan 24 Program dan 61 Kegiatan, meliputi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Diversifikasi Pangan, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kelja dan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Sementara, lanjut Husairi dalam rangka penanggulangan kerniskinan di Kabupaten HSU di 2019 dilaksanakan 57 Program dan 115 Kegiatan yang tersebar di beberapa SKPD, antara lain kegiatannya pemberian beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu pencegahan anak putus sekolah dan pemberdayaan fakir miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Ada juga pelayanan beras sejahtera (Rastra) Program Keluarga Harapan (PKH), BPJ S Kesehatan; kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat, pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, penanganan daerah rawan pangan, pembinaan kemitraan swasta dan UMKM di perdesaan'.
serta pelatihan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Dua bidang pembanguan ini selalu disorot oleh anggota fraksi DPRD Hulu Sungai Utara (HSU) setiap kali pembahasan pertanggungjawaban APBD tidak terkecuali pada pembahasan Raperda pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2019 yang dilaksanakan di Gedung DPRD HSU, Senin (6/6).
Fraksi PKB yang diketuai Junaedi mempertanyakan IPM sebagai salah satu indikator untuk mengukur pencapaian hasil pembangunan, terkait program kegiatan strategis yang dilakukan Pemkab HSU, anggaran yang terserap, begitu juga dengan pengentasan kemiskinan.
Wakil Bupati HSU H Husairi Abdi di Amuntai, Selasa (7/7) menyampaikan realisasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan untuk peningkatan IPM pada APBD 2019 sebesar Rp95.460.984.035.sedangkan untuk pengentasan kemiskinan sebesar RpRp 118.849.244.384.sehingga total sekitar Rp284,3 miliar.
"Untuk prosentasi IPM Hulu Sungai Utara meningkat menjadi 65,49 persen sedangkan kemiskinan 6,50 persen," ujar Husairi.
Husairi mengatakan, program kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan IPM meliputi tiga dimensi yakni pendidikan, kesehatan, pendapatan dan daya beli masyarakat.
Dimensi Pendidikan, kata Husairi terdiri 9 program dan 42 kegiatan, antara lain Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Pendidikan Non Formal, Program Pelayanan Manajemen Pendidikan, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun SD dan Program Wajib Belajar sembilan tahun SMP;
Sedangkan Dimensi Kesehatan, dengan 14 Program dan 55 Kegiatan, antara lain Program Peningkatan Kesehatan Keluarga, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sapras Puskesmas/ Pustu dan Jaringanya
Dimensi Pendapatan-Daya Beli Masyarakat, dengan 24 Program dan 61 Kegiatan, meliputi Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya, Program Peningkatan Diversifikasi Pangan, Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kelja dan Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Sementara, lanjut Husairi dalam rangka penanggulangan kerniskinan di Kabupaten HSU di 2019 dilaksanakan 57 Program dan 115 Kegiatan yang tersebar di beberapa SKPD, antara lain kegiatannya pemberian beasiswa bagi keluarga yang tidak mampu pencegahan anak putus sekolah dan pemberdayaan fakir miskin serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Ada juga pelayanan beras sejahtera (Rastra) Program Keluarga Harapan (PKH), BPJ S Kesehatan; kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat, pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu, penanganan daerah rawan pangan, pembinaan kemitraan swasta dan UMKM di perdesaan'.
serta pelatihan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020