Wakil rakyat bersama pejabat instansi terkait jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Tala), Kalimantan Selatan menemui Komisi III DPRD provinsi setempat, untuk menyampaikan keluhan nelayan mereka yang belakangan sulit mendapatkan bahan bakar minyak berupa solar bersubsidi.
Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi III Bidang Pembangunan dan Infrastruktur DPRD Kalsel yang juga membidangi energi itu di Banjarmasin, Selasa siang, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Tala mengatakan, sebanyak 8000 lebih nelayan di kabupatennya sulit mendapatkan solar bersubsidi.
Oleh sebab itu, sesuai kebutuhan ribuan nelayan "Bumi Tuntung Pandang" Tala untuk melaut (menangkap ikan di laut), mereka mengharapkan agar Pertamina memberikan jatah minimal 120 kilo liter (KL) per tahun.
"Memang keperluan mereka (nelayan tersebut) untuk melaut per hari hanya sekitar 40 liter solar, karena perahu motor cuma sekitar 5GT," tambah anggota Komisi III DPRD Tala.
Pasalnya untuk pelayanan bahan bakar minyak (BBM) nelayan Bumi Tuntung Pandang Tala tersebut dulu ada delapan Stasiun Pengisian Bahan bakar Nelayan (SPBN), tapi kini tinggal tiga yang operasional.
Menanggapi persoalan/keluhan anggota DPRD dan pejabat instansi terkait Pemkab Tala tersebut, Drastanto yang mewakili Pertamina Wilayah Kalsel menyatakan, pihaknya sudah menyalurkan kebutuhan BBM nelayan Bumi Tuntung Pandang tersebut sesuai jatah.
"Masalah kekurangan atau kesulitan nelayan Tala mendapatkan BBM, dan kalaupun ada dengan harga mahal, hal tersebut perlu penelusuran," ujarnya.
"Persoalan tersebut bukan semata-mata tanggun jawab Pertamina, tetapi menjadi tanggung jawab bersama semua pihak terkait," demikian Drastanto.
Rembuk anggota DPRD dan pejabat instansi terkait Pemkab Tala, Kalsel dengan pejabat Pertamina (baju batik), usai pertemuan dengan Komisi III DPRD Kalsel di Banjarmasin, Selasa (9/6). (Syamsuddin Hasan)
Sementara itu, Kabid Energi Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalsel Sutikno menambahkan, sesuai data atau pemintaan keperluan BBM untuk nelayan Tala sebanyak 2000 KL lebih.
"Jadi kalau melihat jatah semestinya nelayan Tala tidak masalah untuk mendapatkan BBM buat mereka melaut. Tidak mungkin mengambil jatah yang lain misalnya jatah angkutan darat, karena masing-masing sudah ada jatah," lanjutnya.
Sedangkan anggota Komisi III DPRD Kalsel Dr H Karlie Hanafi Kalianda SH MH menyarankan, perlu pengaturan kembali tempat distribusi BBM bagi nelayan Tala tersebut.
Sementara anggota Komisi III DPRD Kalsel lain mengilustrasikan, bahwa berdasarkan pengalaman selama ini pada daerah tambang sering terjadi kesulitan mendapatkan solar bersubsidi.
"Mungkin karena Tala juga merupakan daerah tambang sehingga terkadang nelayan sulit mendapatkan BBM kebutuhan mereka melaut," ujar H Agus Mulia Husin dari Partai Amanat Nasional (PAN).
