Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat agar segera membayarkan uang tunjangan sertifikasi, dan insentif bagi guru.
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, H Rusli Erfan di Kotabaru, Sabtu, mengatakan, pihaknya segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) Kotabaru terkait pencairan dana sertifikasi dan insentif daerah bagi guru dan guru honorer yang lebih dari lima bulan belum dibayarkan.
"Kita mendapat banyak laporan belum cairnya dana sertifikasi dan insetif bagi honorer di Kotabaru, sementara dari sisi anggarannya, dewan jauh-jauh hari sudah menyetujui," ujar Rusli.
Sepulang dari kunjungan kerja di Banjarmasin, lanjutnya, pihaknya segera memanggil Diknasbud untuk rapat bersama, sebenarnya apa yang menjadi belum bisa dibayarkannya insentif, dan uang sertifikasi guru tersebut.
"Kalo memang birokrasi yang terlalu panjang, kenapa tidak dicarikan solusi terbaik," terangnya.
Terpisah, Wakil Bupati Kotabaru, H Rudy Suryana dalam sambutannya sebagai pemimpin upacara peringatan Hari Pendidikan di siring laut Kotabaru menyinggung hal serupa.
Bahkan dirinya mengaku menerima pesan singkat (sms) dari seorang guru yang bertugas di daerah yang menanyakan pencairan dana sertifikasi guru.
Hal senada diungkapkan Heldawati, salah seorang guru honorer yang berada di Kecamatan Kelumpang Utara, dirinya belum menerima pencairan insenda sudah lima bulan terakhir.
"Padahal sebelumnya, sebulan atau paling-paling dirapel dua bulan sudah cair, tetapi sekarang sudah lima bulan ini belum cair," ujarnya.
Dia mengatakan, ia dan sejumlah rekan sejawat sudah pernah menanyakan hal tersebut, saat itu katanya menunggu usai pemilu, tetapi kenyataanya sampai sekarang belum juga turun dananya.
Menanggapi hal tersebut, HM Rusli kembali menegaskan pelaksanaan hearing dengan Diknasbud ada dua agenda penting yang perlu dibahas, yakni konfirmasi pencairan dana sertifikasi dan insenda.
"Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah membahas tentang pemerataan subsidi biaya pendidikan melalui pembebasan SPP bagi sekolah-sekolah swasta di Kotabaru yang baru-baru tadi dikeluhkan oleh para pengelola sekolah swasta tersebut," jelasnya.
Hal ini penting mengingat keadilan dalam mendapatkan fasilitas yang sama bagi semua pelajar di Kotabaru, karena bagaimanapun mereka adalah asset daerah yang perlu mendapat perhatian yang sama dengan mereka yang sekolah di negeri.
Sementara itu, periode 2013, jumlah guru yang mendapatkan dana tunjangan sertifikasi sekitar 1.030 orang. ***3***
(T.I022/B/F003/F003) 03-05-2014 20:44:13
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, H Rusli Erfan di Kotabaru, Sabtu, mengatakan, pihaknya segera memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Diknasbud) Kotabaru terkait pencairan dana sertifikasi dan insentif daerah bagi guru dan guru honorer yang lebih dari lima bulan belum dibayarkan.
"Kita mendapat banyak laporan belum cairnya dana sertifikasi dan insetif bagi honorer di Kotabaru, sementara dari sisi anggarannya, dewan jauh-jauh hari sudah menyetujui," ujar Rusli.
Sepulang dari kunjungan kerja di Banjarmasin, lanjutnya, pihaknya segera memanggil Diknasbud untuk rapat bersama, sebenarnya apa yang menjadi belum bisa dibayarkannya insentif, dan uang sertifikasi guru tersebut.
"Kalo memang birokrasi yang terlalu panjang, kenapa tidak dicarikan solusi terbaik," terangnya.
Terpisah, Wakil Bupati Kotabaru, H Rudy Suryana dalam sambutannya sebagai pemimpin upacara peringatan Hari Pendidikan di siring laut Kotabaru menyinggung hal serupa.
Bahkan dirinya mengaku menerima pesan singkat (sms) dari seorang guru yang bertugas di daerah yang menanyakan pencairan dana sertifikasi guru.
Hal senada diungkapkan Heldawati, salah seorang guru honorer yang berada di Kecamatan Kelumpang Utara, dirinya belum menerima pencairan insenda sudah lima bulan terakhir.
"Padahal sebelumnya, sebulan atau paling-paling dirapel dua bulan sudah cair, tetapi sekarang sudah lima bulan ini belum cair," ujarnya.
Dia mengatakan, ia dan sejumlah rekan sejawat sudah pernah menanyakan hal tersebut, saat itu katanya menunggu usai pemilu, tetapi kenyataanya sampai sekarang belum juga turun dananya.
Menanggapi hal tersebut, HM Rusli kembali menegaskan pelaksanaan hearing dengan Diknasbud ada dua agenda penting yang perlu dibahas, yakni konfirmasi pencairan dana sertifikasi dan insenda.
"Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah membahas tentang pemerataan subsidi biaya pendidikan melalui pembebasan SPP bagi sekolah-sekolah swasta di Kotabaru yang baru-baru tadi dikeluhkan oleh para pengelola sekolah swasta tersebut," jelasnya.
Hal ini penting mengingat keadilan dalam mendapatkan fasilitas yang sama bagi semua pelajar di Kotabaru, karena bagaimanapun mereka adalah asset daerah yang perlu mendapat perhatian yang sama dengan mereka yang sekolah di negeri.
Sementara itu, periode 2013, jumlah guru yang mendapatkan dana tunjangan sertifikasi sekitar 1.030 orang. ***3***
(T.I022/B/F003/F003) 03-05-2014 20:44:13
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014