Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan Budiman Mustafa berpendapat, rumah sakit milik pemerintah provinsi setempat bisa mencontoh RSUD Bumi Asih, milik Pemprov DKI Jakarta.
"Hal yang memungkinkan bisa kita contoh berkaitan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (SJKN-BPJS)," ujar pensiunan pegawai dinas kesehatan tersebut menjawab Antara Kalsel, Jumat.
Ia mengungkapkan, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi contoh, yaitu manajemen RSUD Bumi Asih menawarkan sistim paket BPJS Kesehatan (BPJS-K) kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
"Paket yang mereka tawarkan tersebut, yaitu Paket BPJS-K kelas III dan BPJS-K Plus. Untuk yang plus ini sudah barang tentu ada konsekwensi pada pembayaran premi tiap bulan," ungkapnya.
"Namun dengan BPJS-K Plus tersebut sudah barang tentu pula pelayanan kesehatan masyarakat lebih dari kelas III," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Hal lain yang tampak mengesankan, tambah wakil rakyat Kalsel tersebut, pelayanan Satuan Pengamanan (Satpam) pada RSUD Bumi Asih itu cukup memuaskan terhadap warga masyarakat yang mau berobat atau melakukan pemeriksaan kesehatan.
Sebagai contoh terhadap seseorang yang kurang mengetahui prosedur serta tempat pelayanan, anggota Satpam RSUD Bumi Asih mengantarkan sampai ke tujuan, sembari memberikan penjelasan, bukan cuma sekedar memberitahukan secara verbal.
"Mungkin karena persaingan pelayanan rumah sakit yang cukup kompetitif, sehingga mengharuskan petugas RSUD Bumi Asih (termasuk anggota Satpam) harus ramah serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pasien/keluarga pasien," tuturnya.
Mengenai RSUD Ulin Banjarmasin, menurut dia, masih perlu penambahan ruang rawat inap bagi pasien, karena tampaknya sudah melebihi kapasitas (over capasity).
Oleh karenanya pasien yang mau rawat inap harus antri, hal ini bisa menimbulkan kekurang sehatan atau kekurang adilan (permainan) dalam pemberian ruang bagi pasien rawat inap, ujarnya.
"Dari informasi yang kami terima, tingkat `BOR` atau pemakaian tempat tidur rata-rata per tahun melampuai 100 persen," demikian Budiman Mustafa.
Selain rumah sakit milik pemerintah kabupaten/kota, di provinsi itu ada tiga rumah sakit milik Pemprov setempat, yaitu RSUD Ulin, RSU dr Moh Ansari Saleh Banjarmasin dan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Kalsel.
Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan melakukan studi banding bersama manajemen RSUD Ulin ke RSUD Bumi Asih Jakarta 21 - 23 April lalu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan Budiman Mustafa berpendapat, rumah sakit milik pemerintah provinsi setempat bisa mencontoh RSUD Bumi Asih, milik Pemprov DKI Jakarta.
"Hal yang memungkinkan bisa kita contoh berkaitan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (SJKN-BPJS)," ujar pensiunan pegawai dinas kesehatan tersebut menjawab Antara Kalsel, Jumat.
Ia mengungkapkan, beberapa hal yang mungkin bisa menjadi contoh, yaitu manajemen RSUD Bumi Asih menawarkan sistim paket BPJS Kesehatan (BPJS-K) kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
"Paket yang mereka tawarkan tersebut, yaitu Paket BPJS-K kelas III dan BPJS-K Plus. Untuk yang plus ini sudah barang tentu ada konsekwensi pada pembayaran premi tiap bulan," ungkapnya.
"Namun dengan BPJS-K Plus tersebut sudah barang tentu pula pelayanan kesehatan masyarakat lebih dari kelas III," lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Hal lain yang tampak mengesankan, tambah wakil rakyat Kalsel tersebut, pelayanan Satuan Pengamanan (Satpam) pada RSUD Bumi Asih itu cukup memuaskan terhadap warga masyarakat yang mau berobat atau melakukan pemeriksaan kesehatan.
Sebagai contoh terhadap seseorang yang kurang mengetahui prosedur serta tempat pelayanan, anggota Satpam RSUD Bumi Asih mengantarkan sampai ke tujuan, sembari memberikan penjelasan, bukan cuma sekedar memberitahukan secara verbal.
"Mungkin karena persaingan pelayanan rumah sakit yang cukup kompetitif, sehingga mengharuskan petugas RSUD Bumi Asih (termasuk anggota Satpam) harus ramah serta memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pasien/keluarga pasien," tuturnya.
Mengenai RSUD Ulin Banjarmasin, menurut dia, masih perlu penambahan ruang rawat inap bagi pasien, karena tampaknya sudah melebihi kapasitas (over capasity).
Oleh karenanya pasien yang mau rawat inap harus antri, hal ini bisa menimbulkan kekurang sehatan atau kekurang adilan (permainan) dalam pemberian ruang bagi pasien rawat inap, ujarnya.
"Dari informasi yang kami terima, tingkat `BOR` atau pemakaian tempat tidur rata-rata per tahun melampuai 100 persen," demikian Budiman Mustafa.
Selain rumah sakit milik pemerintah kabupaten/kota, di provinsi itu ada tiga rumah sakit milik Pemprov setempat, yaitu RSUD Ulin, RSU dr Moh Ansari Saleh Banjarmasin dan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, Kalsel.
Komisi IV DPRD Kalsel yang juga membidangi kesehatan melakukan studi banding bersama manajemen RSUD Ulin ke RSUD Bumi Asih Jakarta 21 - 23 April lalu.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014