Sebanyak 21 kepala keluarga (KK) Desa Padang Luas, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) dari Bupati Tanah Laut H Sukamta, di Kantor Desa Padang Luas, Kamis (28/5).
Bupati Tanah Laut H Sukamta mengatakan, sebagai pemegang amanah di Kabupaten Tanah Laut dirinya merasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan instruksi Presiden RI terkait penggunaan dana desa yang diperuntukan pada penanganan COVID-19, BLT dan padat karya.
Dalam hal penanganan COVID-19 di Tanah Laut, menurut dia, pihaknya senantiasa memberikan dorongan semangat kepada tenaga medis, menyediakan perlengkapan serta fasilitas karantina dan melakukan pemeriksaan rapid test besar-besaran ke seluruh penjuru desa di daerah itu, terutama kepada mereka yang dicurigai berpotensi terpapar COVID-19, seiring bertambahnya warga Tanah Laut masuk karantina sudah lebih dari 160 orang.
"Sebagian menunggu hasil uji lab di Banjarbaru," terangnya.
Kendati demikian, jelas dia, orang yang dikarantina bertambah, namun berdasarkan hasil rapid test akhir-akhir ini jumlah orang yang reaktif sudah mulai berkurang.
"Awal-awal digelarnya rapid test, memang jumlahnya selalu bertambah. Tapi saat ini angka orang yang reaktif semakin kecil," terang Kamta.
Sukamta mengungkapkan, pemerintah pusat juga menginstruksikan kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk segera melaksanakan jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT DD, BLT Kabupaten dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Kabupaten Tanah Laut pun mendapat alokasi 15.125 kepala keluarga untuk BST,"ucapnya.
Sukamta menjelaskan, dari BLT kabupaten tahap pertama, ada desa-desa yang belum memasukkan datanya.
Setelah diverifikasi, sebut dia, BLT kabupaten hanya sekitar 4.200 kepala keluarga.
Jika dimasukkan semua, terang dia, secara keseluruhan sekitar 20 ribu kepala keluarga untuk BLT kabupaten.
"PKH dan BPNT sudah ada datanya beberapa tahun yang lalu. Namun ada penambahan, untuk PKH dari sembilan juta kk se-Indonesia ditambah menjadi 10 juta. Untuk BPNT dari 15 juta kepala keluarga (kk) menjadi 20 juta kk," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menginstruksikan kepada satgas penanggulangan COVID-19 di Desa Handil Birayang Atas, Kecamatan Bumi Makmur agar mencatat warganya yang keluar masuk desa karena desa tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Bupati Tanah Laut H Sukamta mengatakan, sebagai pemegang amanah di Kabupaten Tanah Laut dirinya merasa memiliki kewajiban untuk melaksanakan instruksi Presiden RI terkait penggunaan dana desa yang diperuntukan pada penanganan COVID-19, BLT dan padat karya.
Dalam hal penanganan COVID-19 di Tanah Laut, menurut dia, pihaknya senantiasa memberikan dorongan semangat kepada tenaga medis, menyediakan perlengkapan serta fasilitas karantina dan melakukan pemeriksaan rapid test besar-besaran ke seluruh penjuru desa di daerah itu, terutama kepada mereka yang dicurigai berpotensi terpapar COVID-19, seiring bertambahnya warga Tanah Laut masuk karantina sudah lebih dari 160 orang.
"Sebagian menunggu hasil uji lab di Banjarbaru," terangnya.
Kendati demikian, jelas dia, orang yang dikarantina bertambah, namun berdasarkan hasil rapid test akhir-akhir ini jumlah orang yang reaktif sudah mulai berkurang.
"Awal-awal digelarnya rapid test, memang jumlahnya selalu bertambah. Tapi saat ini angka orang yang reaktif semakin kecil," terang Kamta.
Sukamta mengungkapkan, pemerintah pusat juga menginstruksikan kepada seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia untuk segera melaksanakan jaring pengaman sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), BLT DD, BLT Kabupaten dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
"Kabupaten Tanah Laut pun mendapat alokasi 15.125 kepala keluarga untuk BST,"ucapnya.
Sukamta menjelaskan, dari BLT kabupaten tahap pertama, ada desa-desa yang belum memasukkan datanya.
Setelah diverifikasi, sebut dia, BLT kabupaten hanya sekitar 4.200 kepala keluarga.
Jika dimasukkan semua, terang dia, secara keseluruhan sekitar 20 ribu kepala keluarga untuk BLT kabupaten.
"PKH dan BPNT sudah ada datanya beberapa tahun yang lalu. Namun ada penambahan, untuk PKH dari sembilan juta kk se-Indonesia ditambah menjadi 10 juta. Untuk BPNT dari 15 juta kepala keluarga (kk) menjadi 20 juta kk," jelasnya.
Dalam kesempatan itu, dia juga menginstruksikan kepada satgas penanggulangan COVID-19 di Desa Handil Birayang Atas, Kecamatan Bumi Makmur agar mencatat warganya yang keluar masuk desa karena desa tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020