Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Achmad Bisung pesimistis dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi setempat tahun anggaran 2013 bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Kalau pengelolaan dan atau inventarisasi aset daerah masih seperti sekarang, saya belum yakin dari pemeriksaan LKPD Kalsel 2013 bisa mendapatkan opini WTP," tandasnya, di Banjarmasin, Sabtu.
Pasalnya, menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrat itu, pengelolaan dan atau inventarisasi aset daerah atau kekayaan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat masih maksimal.
"Masih banyak aset daerah atau kekayaan Pemprov yang sampai saat ini belum jelas status dan atau keberadaannya, baik berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak," lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
"Kita sebenarnya boleh iri dengan Kalimantan Barat (Kalbar) provinsi yang masih satu pulau, ternyata Pemprov disana bisa mendapatkan opini WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)," ujarnya.
Karena itu pula, lanjut politisi senior Partai Demokrat tersebut, tidak salah kalau Kalsel belajar atau melakukan studi banding tentang permasalahan aset daerah ke provinsi yang berbatasan dengan negeri jiran Sarawak Malaysia itu.
"Sebab sudah menjadi tekad kita bersama, Pemprov Kalsel juga harus bisa capai WTP dalam hal LKPD. Tekad tersebut harus kita upaya pula semaksimal mungkin, antara lain melalui studi banding dengan provinsi lain," tuturnya.
"Sementara permasalahan aset daerah tampaknya masih menjadi pengganjal atau halangan bagi Pemprov Kalsel untuk mendapatkan WTP dari BPK-RI, karena belum terkelola sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," demikian Bisung.
Dalam upaya menggapai WTP tersebut, Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi aset daerah bersama mitra/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melakukan studi banding ke Kalbar, yang dijadwalkan 21 - 23 April 2014.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalimantan Selatan H Achmad Bisung pesimistis dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi setempat tahun anggaran 2013 bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Kalau pengelolaan dan atau inventarisasi aset daerah masih seperti sekarang, saya belum yakin dari pemeriksaan LKPD Kalsel 2013 bisa mendapatkan opini WTP," tandasnya, di Banjarmasin, Sabtu.
Pasalnya, menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrat itu, pengelolaan dan atau inventarisasi aset daerah atau kekayaan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat masih maksimal.
"Masih banyak aset daerah atau kekayaan Pemprov yang sampai saat ini belum jelas status dan atau keberadaannya, baik berupa benda bergerak maupun yang tidak bergerak," lanjutnya menjawab Antara Kalsel.
"Kita sebenarnya boleh iri dengan Kalimantan Barat (Kalbar) provinsi yang masih satu pulau, ternyata Pemprov disana bisa mendapatkan opini WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)," ujarnya.
Karena itu pula, lanjut politisi senior Partai Demokrat tersebut, tidak salah kalau Kalsel belajar atau melakukan studi banding tentang permasalahan aset daerah ke provinsi yang berbatasan dengan negeri jiran Sarawak Malaysia itu.
"Sebab sudah menjadi tekad kita bersama, Pemprov Kalsel juga harus bisa capai WTP dalam hal LKPD. Tekad tersebut harus kita upaya pula semaksimal mungkin, antara lain melalui studi banding dengan provinsi lain," tuturnya.
"Sementara permasalahan aset daerah tampaknya masih menjadi pengganjal atau halangan bagi Pemprov Kalsel untuk mendapatkan WTP dari BPK-RI, karena belum terkelola sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)," demikian Bisung.
Dalam upaya menggapai WTP tersebut, Komisi I DPRD Kalsel yang juga membidangi aset daerah bersama mitra/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melakukan studi banding ke Kalbar, yang dijadwalkan 21 - 23 April 2014.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014