Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripuddin SE berpendapat, perpanjangan dan perluasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus dengan alasan serta komitmen yang kuat.
"Perpanjangan dan perluasan PSBB bisa saja sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia, tetapi harus dengan alasan serta komitmen yang kuat dalam pelaksanaan," tegas politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di Banjarmasin, Ahad.
Untuk itu pula, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut, Gubernur setempat hendaknya ‘turun tangan’ mengevaluasi serta melakukan pembinaan secara langsung.
Pendapat Muhammad Syaripuddin yang akrab dengan sapaan Bang Dhin itu sehubungan berakhirnya masa pemberlakuan PSBB di "kota seribu sungai" Banjarmasin pada 7 Mei 2020.
"Kita mendukung PSBB, tapi tentunya harus menyiapkan segala aspek sosial dan ekonomi disertai data terpadu yang tervalidasi, baru PSBB bisa dilaksanakan," lanjut Bang Dhin yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalsel.
PSBB di Kota Banjarmasin atau ibu kota Kalsel kini sudah memasuki hari ke 14, yang berarti memasuki hari terakhir masa inkubasi terlama sesuai Permenkes.
Selama 14 hari tersebut banyak pro kontra, berbagai macam insiden dalam pelaksanaan PSBB di Banjarmasin dan berujung pada satu pertanyaan tentang efektifitaskah sudah dalam penanganan COVID-19.
"Alih-alih perhatian pada tes massal atau pelacakan (tracking) dan peningkatan kualitas (treat) yang berujung pada penurunan jumlah kasus COVID-19, pelaksanaan PSBB di Banjarmasin justru berkelindan dengan permasalahan sosial pembagian sembako dan koordinasi antar instansi yang kurang apik," ujarnya.
Melihat hal tersebut, Bang Dhin meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PSBB di Banjarmasin.
Menurut mantan anggota DPRD Tanbu tersebut, menjelang berakhir masa PSBB harusnya ada keterbukaan evaluasi mendalam tentang pelaksanaan yang melingkupi semua aspek, terutama aspek medis.
"Kasus COVID-19 di Banjarmasin kan malah meningkat dan tidak ada beda dengan masa sebelum PSBB diberlakukan," demikian Bang Dhin melalui WA.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Perpanjangan dan perluasan PSBB bisa saja sesuai Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia, tetapi harus dengan alasan serta komitmen yang kuat dalam pelaksanaan," tegas politikus muda Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu di Banjarmasin, Ahad.
Untuk itu pula, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan (dapil) Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut, Gubernur setempat hendaknya ‘turun tangan’ mengevaluasi serta melakukan pembinaan secara langsung.
Pendapat Muhammad Syaripuddin yang akrab dengan sapaan Bang Dhin itu sehubungan berakhirnya masa pemberlakuan PSBB di "kota seribu sungai" Banjarmasin pada 7 Mei 2020.
"Kita mendukung PSBB, tapi tentunya harus menyiapkan segala aspek sosial dan ekonomi disertai data terpadu yang tervalidasi, baru PSBB bisa dilaksanakan," lanjut Bang Dhin yang juga Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kalsel.
PSBB di Kota Banjarmasin atau ibu kota Kalsel kini sudah memasuki hari ke 14, yang berarti memasuki hari terakhir masa inkubasi terlama sesuai Permenkes.
Selama 14 hari tersebut banyak pro kontra, berbagai macam insiden dalam pelaksanaan PSBB di Banjarmasin dan berujung pada satu pertanyaan tentang efektifitaskah sudah dalam penanganan COVID-19.
"Alih-alih perhatian pada tes massal atau pelacakan (tracking) dan peningkatan kualitas (treat) yang berujung pada penurunan jumlah kasus COVID-19, pelaksanaan PSBB di Banjarmasin justru berkelindan dengan permasalahan sosial pembagian sembako dan koordinasi antar instansi yang kurang apik," ujarnya.
Melihat hal tersebut, Bang Dhin meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PSBB di Banjarmasin.
Menurut mantan anggota DPRD Tanbu tersebut, menjelang berakhir masa PSBB harusnya ada keterbukaan evaluasi mendalam tentang pelaksanaan yang melingkupi semua aspek, terutama aspek medis.
"Kasus COVID-19 di Banjarmasin kan malah meningkat dan tidak ada beda dengan masa sebelum PSBB diberlakukan," demikian Bang Dhin melalui WA.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020