Amuntai,  (Antaranews Kalsel) - Program beasiswa dokter umum untuk melanjutkan menjadi dokter spesialis di Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan kurang diminati sehingga dana yang dianggarkan tidak dimanfaatkan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) HSU drg H Isnur Hatta di Amuntai, Jumat, mengungkapkan anggaran senilai miliaran rupiah selalu disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, setiap tahunnya untuk membantu dokter yang berminat menjadi dokter spesialis.

Beasiswa tersebut diberikan, tambah Isnur, untuk memenuhi kekurangan tenaga dokter spesialis di daerah yang sebagian wilayahnya berada di atas rawa atau air.

"Anggaran sudah tersedia, justru dokternya yang kurang berminat," katanya.

Padahal, kata Isnur anggaran yang disediakan untuk tugas belajar dokter spesialis di tiap kabupaten/kota cukup untuk empat orang.

"Karena kurang diminati maka anggaran yang tersedia sering tidak terpakai," katanya.

Isnur mencontohkan pada 2013, tersedia anggaran sekitar Rp2 miliar untuk membiayai tugas belajar dokter spesialis, namun peminatnya hanya satu orang, itu pun katanya belum tentu lulus test ujian masuk pendidikan dokter.

Anggaran tersebut, katanya berada di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sementara Dinkes hanya mengusulkan tenaga dokter yang berminat mengikuti program pendidikan dokter spesialis.

"Tahun ini hanya ada satu dokter yang ikut test untuk jurusan spesialis anastesi," katanya.

Kabupaten HSU, tambah dia, masih membutuhkan masing-masing satu tenaga dokter spesialis untuk masing-masing bidang penanganan penyakit.

Meski setiap poli layanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pambalah Batung Amuntai kini sudah memiliki satu tenaga dokter spesialis, namun faktanya masih terdengar keluhan masyarakat akan ketiadaan dokter spesialis di rumah sakit.

Ia mencontohkan, dokter spesialis kandungan yang dikeluhkan saat ini tengah cuti bertugas karena urusan keluarga yang mendesak, sehingga pasien yang membutuhkan operasi kandungan terpaksa harus dirujuk rumah sakit kabupaten terdekat.

"Sepertinya kita harus memiliki minimal satu tambahan tenaga dokter lagi untuk masing-masing spesialis agar bisa memberikan pelayanan prima kepada pasien," katanya.

Tenaga dokter spesialis yang cukup mendesak diperlukan oleh pasien di HSU adalah dokter spesialis kandungan, spesialis penyakit dalam, spesialis anak dan bedah.



Biaya Berat

Kurangnya minat dokter umum untuk mengiktui program pendidikan dokter spesialis yang dibiayai oleh Pemda HSU ini diakui salah seorang dokter umum di RSUD Pambalah Batung, dr Taufik.

Menurut dia, alasan sebagian dokter menolak mengikuti program pendidikan dokter spesialis karena faktor usia dan pembiayaan.

"Dokter yang berhak mengikuti pendidikan dokter spesialis ini harus berusia di atas 35 tahun," katanya.

Sehingga, hanya dokter-dokter muda yang baru lulus pendidikan yang bisa mengikuti program pendidikan dokter spesialis tersebut.

Selain itu, sambung dr Taufik, alasan biaya juga menjadi penyebab minimnya dokter umum mengikuti program pendidikan menjadi dokter spesialis.

Pasalnya, pembiayaan di tahun pertama pendidikan harus ditanggung sendiri oleh dokter bersangkutan padahal justru biaya di tahun pertama ini yang nominalnya sangat besar.

Program pendidikan dokter spesialis ini, kata dia, merupakan program pemerintah pusat sehingga pengajuan permohonan bantuan biaya pendidikan harus kepada pemerintah pusat melalui rekomendasi Dinkes dan BKD kabupaten/kota.

"Nah selama menunggu tanda tangan presiden untuk pencairan dana pendidikan itu, berkasnya di sekretariat negara terkadang harus menunggu selama satu tahun," tambahnya.

Selama menunggu pencairan dana bantuan pendidikan itu lah, para dokter harus merogoh kocek sendiri yang dinilai cukup memberatkan.

Sementara dana pribadi yang dikeluarkan untuk biaya pendidikan di tahun pertama yang cukup besar itu tidak diganti oleh pemerintah pusat.

Taufik juga mengakui tahapan test ujian untuk lulus mengikuti pendidikan dokter spesialis juga cukup panjang meski tidak menjadi persoalan jika di banding faktor pembiayaan yang memberatkan tadi.

Ia berharap, pemerintah pusat dapat meninjau ulang atau memberi keringanan bagi para dokter umum agar lebih mudah mengikuti program pendidikan dokter spesialis ini.

Pewarta: Eddy Abdillah

Editor : Ulul Maskuriah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014