Amuntai, (Antaranews Kalsel) - Pengurus Tim Penggerak PKK tingkat kabupaten dan kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, ingin membangkitkan kembali Posyandu di seluruh kecamatan di dareah tersebut.
"Kita ingin bisa memperbaiki semua hal terkait program kerja PKK HSU kedepan agar lebih mampu dalam memberdayaan keluarga dan masyarakat, Kata Nor Faizah saat diterima di Ruang Kesekretariatan PKK Tabalong.
Apalagi, katanya terkait tertib administasi sangat penting dalam mengontrol dan mengevaluasi program kerja dan kegiatan PKK yang dilaksanakan.
Demikian pula kegiatan posyandu masih vital mengingat Kabupaten HSU masih tinggi angka kematian Ibu dan bayi serta masih ditemukannya kasus gizi buruk.
Nor Faizah lebih lanjut menjelaskan selain di Tabalong PKK HSU akan melakukan sejumlah kegiatan studi banding ke beberapa Kabupaten/kota yang pada 2013 berhasil meraih penghargaan ditingkat nasional, seperti Program UP2K di Banjarmasin, Toga di Hulu Sungai Tengah dan Banjarbaru serta Pemanfaatan Lahan pekarangan oleh PKK Kabupaten Tanah Bumbu.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong, Sumiati Rachman Ramsyi, Kamis mengatakan, keberhasilan PKK Tabalong mendapatkan penghargaan nasional khususnya pelaksanaan Posyandu, karena didukung oleh berbagai hal.
Salah satunya adalah, melibatkan tokoh masyarakat dan wanita-wanita yang memiliki kemampuan berorganisasi untuk menjadi pengurus PKK.
"Tidak ada peraturan yang mengharuskan pengurus PKK dari kalangan isteri pejabat, tidak harus diisi oleh isteri pejabat pemerintah daerah, tetapi bisa siapa saja, asalkan memiliki kemampuan," katanya.
.Ia mengungkapkan jika sebagian besar pengurus PKK Tabalong justru diisi isteri dleh tokoh masyarakat, dan kaum perempuan yang memiliki kemampuan atau keahlian berorganisasi, tidak menutup kemungkinan oraganisasi PKK akan bisa lebih maju.
"Hanya dua isteri pejabat saja yang menjadi pengurus PKK Kabupaten Tabalong," katanya.
Suamiti yang menerima kunjungan studi banding rombongan TP PKK Hulu Sungai Utara (HSU), menerangkan penempatan pengurus PKK Tabalong berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan bukan berdasar posisi jabatan suami mereka di pemerintahan.
"Untuk Istri pejabat atau PNS sudah ada Organisasi Dharwa Wanita sebagai wadah mereka sedangkan di PKK tidak harus diisi isteri pejabat" tandasnya.
Sumiati menerangkan, agar suatu organisasi bisa berkembang maka harus digerakan oleh pengurus yang memang ahli dibidangnya masing-masing.
Menurutnya kemampuan pihak pengurus PKK ditingkat kabupaten ini lah yang perlu dalam mendapat perhatian agar mampu melaksanakan program kerja yang diemban dalam upaya memotivasi dan menggerakan pengurus PKK kecamatan dan desa.
Ia tidak menampik jika banyaknya perusahaan yang beroperasi di wilayah Tabalong turut memberi andil membantu gerakan PKK.
"Namun pengurus PKK juga memiliki kemampuan di bidang mereka masing-masing sehingga saya hanya perlu mengarahkannya," tutur Sumiati dalam siaran persnya.
Kebijakan Ketua PKK Tabalong dalam mengisi kepengurusan di tingkat kabupaten ini cukup membuat terkejut sebagian anggota rombongan TP PKK HSU yang datang dipimpin Wakil Ketuanya Nor Faizah Husairi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
"Kita ingin bisa memperbaiki semua hal terkait program kerja PKK HSU kedepan agar lebih mampu dalam memberdayaan keluarga dan masyarakat, Kata Nor Faizah saat diterima di Ruang Kesekretariatan PKK Tabalong.
Apalagi, katanya terkait tertib administasi sangat penting dalam mengontrol dan mengevaluasi program kerja dan kegiatan PKK yang dilaksanakan.
Demikian pula kegiatan posyandu masih vital mengingat Kabupaten HSU masih tinggi angka kematian Ibu dan bayi serta masih ditemukannya kasus gizi buruk.
Nor Faizah lebih lanjut menjelaskan selain di Tabalong PKK HSU akan melakukan sejumlah kegiatan studi banding ke beberapa Kabupaten/kota yang pada 2013 berhasil meraih penghargaan ditingkat nasional, seperti Program UP2K di Banjarmasin, Toga di Hulu Sungai Tengah dan Banjarbaru serta Pemanfaatan Lahan pekarangan oleh PKK Kabupaten Tanah Bumbu.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tabalong, Sumiati Rachman Ramsyi, Kamis mengatakan, keberhasilan PKK Tabalong mendapatkan penghargaan nasional khususnya pelaksanaan Posyandu, karena didukung oleh berbagai hal.
Salah satunya adalah, melibatkan tokoh masyarakat dan wanita-wanita yang memiliki kemampuan berorganisasi untuk menjadi pengurus PKK.
"Tidak ada peraturan yang mengharuskan pengurus PKK dari kalangan isteri pejabat, tidak harus diisi oleh isteri pejabat pemerintah daerah, tetapi bisa siapa saja, asalkan memiliki kemampuan," katanya.
.Ia mengungkapkan jika sebagian besar pengurus PKK Tabalong justru diisi isteri dleh tokoh masyarakat, dan kaum perempuan yang memiliki kemampuan atau keahlian berorganisasi, tidak menutup kemungkinan oraganisasi PKK akan bisa lebih maju.
"Hanya dua isteri pejabat saja yang menjadi pengurus PKK Kabupaten Tabalong," katanya.
Suamiti yang menerima kunjungan studi banding rombongan TP PKK Hulu Sungai Utara (HSU), menerangkan penempatan pengurus PKK Tabalong berdasarkan kemampuan yang dimiliki dan bukan berdasar posisi jabatan suami mereka di pemerintahan.
"Untuk Istri pejabat atau PNS sudah ada Organisasi Dharwa Wanita sebagai wadah mereka sedangkan di PKK tidak harus diisi isteri pejabat" tandasnya.
Sumiati menerangkan, agar suatu organisasi bisa berkembang maka harus digerakan oleh pengurus yang memang ahli dibidangnya masing-masing.
Menurutnya kemampuan pihak pengurus PKK ditingkat kabupaten ini lah yang perlu dalam mendapat perhatian agar mampu melaksanakan program kerja yang diemban dalam upaya memotivasi dan menggerakan pengurus PKK kecamatan dan desa.
Ia tidak menampik jika banyaknya perusahaan yang beroperasi di wilayah Tabalong turut memberi andil membantu gerakan PKK.
"Namun pengurus PKK juga memiliki kemampuan di bidang mereka masing-masing sehingga saya hanya perlu mengarahkannya," tutur Sumiati dalam siaran persnya.
Kebijakan Ketua PKK Tabalong dalam mengisi kepengurusan di tingkat kabupaten ini cukup membuat terkejut sebagian anggota rombongan TP PKK HSU yang datang dipimpin Wakil Ketuanya Nor Faizah Husairi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014