Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalimantan Selatan akan melakukan teknis pemeriksaan laporan keuangan daerah melalui video teleconference (vitcon) menyikapi kondisi wabah Virus Corona diserse (COVID 19) saat ini.
Juru bicara BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan (Kalsel) Suherman saat melakukan vitcon dengan Bupati dan jajaran pejabat Pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mengatakan salah satu teknis pemeriksaan yang dipertimbangkan adalah melalui vidcon.
"Mungkin nanti teknis pemeriksaannya bisa melalui cara vitcon atau cara lain yang disesuaikan dengan situasinya," ujar Suherman di Amuntai, Kamis.
Suherman mengatakan, BPK RI Perwakilan Kalsel sudah menerima laporan keuangan daerah Kabupaten HSU 2019 dan segera melakukan pemeriksaan berkas.
Bupati HSU H Abdul Wahid HK bersama Sekretaris Daerah HM Taufik dan para kepala dinas mengikuti Vitcon dengan pihak BPK Ri perwakilan Kalsel. (Antaranews Kalsel/Diskominfo HSU/Eddy A)
Ia mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah demi kelancaran pemeriksaan keuangan agar berjalan dengan baik dan lancar ditengah wabah COVID-19.
Bupati HSU H Abdul Wahid HK menyatakan siap membantu untuk kelancaran proses pemeriksaan dan berharap kepada BPK tetap dapat memberikan bimbingan maupun arahan meski melakui vitcon atau cara lainnya karena adanya wabah COVID-19.
"Meski melalui vitcon semoga kami mendapatkan bantuan bimbingan dan pengarahan dari BPK sehingga penyusunan laporan keuangan maupun perbaikannya dapat berjalan sesuai dengan aturan," kata Wahid.
Wahid berharap daerahnya bisa kembali meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Kalsel sebagaimana tiga tahun berturut-turut sebelumnya sebagai upaya yang sungguh-sungguh mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan (Good Governance).
. (Antaranews Kalsel/Diskominfo HSU/Eddy A)
Kegiatan vitcon Pemkab HSU dengan pihak BPK RI perwakilan Kalsel ini berlangsung di Mess Negara Dipa Amuntai pada kamis (16/4) pukul 14.30 wita dihadiri Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Kepala BPKAD, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, Pertanian, PUPR dan Dinas Perumahan, Wilayah Permukiman dan LH.
