Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Komisi IV bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan H Budiman Mustaf meminta tarif mobil ambulan milik atau yang dikelola rumah sakit pemerintah harus transparan.
"Kita tak ingin kasus ambulan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, terulang atau terjadi pada RS pemerintah lain," ujarnya sebelum bertolak ke Jakarta, Selasa.
Selain itu, lanjut pensinuan pegawai dinas kesehatan di provinsi tersebut, pihak rumah sakit pemerintah supaya menertibkan ambulan plat hitam yang diduga turut mencari objekan.
"Diduga karena ulah ambulan plat hitam, sehingga membuat berat beban keluarga pasien atau yang meninggal dunia. Sebab tidak menutup kemungkinan pula melibatkan orang dalam rumah sakit terkait penetapan tarif," lanjutnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua Komisi IV bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan H Budiman Mustaf meminta tarif mobil ambulan milik atau yang dikelola rumah sakit pemerintah harus transparan.
"Kita tak ingin kasus ambulan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel, terulang atau terjadi pada RS pemerintah lain," ujarnya sebelum bertolak ke Jakarta, Selasa.
Selain itu, lanjut pensinuan pegawai dinas kesehatan di provinsi tersebut, pihak rumah sakit pemerintah supaya menertibkan ambulan plat hitam yang diduga turut mencari objekan.
"Diduga karena ulah ambulan plat hitam, sehingga membuat berat beban keluarga pasien atau yang meninggal dunia. Sebab tidak menutup kemungkinan pula melibatkan orang dalam rumah sakit terkait penetapan tarif," lanjutnya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014