Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menambah anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19 menjadi Rp200 miliar atau naik dari sebelumnya sebanyak Rp56 miliar.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Abdul Haris Makkie saat "video conference" dengan Kementerian Dalam Negeri dan Sekda Provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia, Jumat (3/4) di Banjarbaru.
Menurut Sekda, Pemprov Kalsel melakukan "refocusing" anggaran, di antaranya terkait kegiatan yang tidak bersentuhan secara langsung terhadap masyarakat, seperti efIsiensi perjalanan dinas minimal 30 persen dan kegiatan yang dapat ditunda akan ditunda.
Dari hasil "refocusing" tersebut, Pemprov Kalsel mampu menyiapkan anggaran hingga Rp200 miliar untuk mendukung penanganan COVID-19.
Kebijakan tersebut, tambah dia, sebagaimana instruksi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang meminta seluruh pihak terkait mendukung penanganan pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19.
"Saat ini, sedang digodok anggaran yang bisa dialokasikan untuk mempercepat penanganan COVID-19 tersebut," katanya.
Pemprov Kalsel, tambah Sekda, juga sudah melakukan peningkatan kapasitas, seperti penyediaan gedung untuk karantina Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang memiliki gejala klinis dan pemberian intensif bagi tenaga medis.
Rapat melalui video conference itu dipimpin oleh Dirjen Otda, Drs Akmal Malik, yang menyampaikan agenda utama dalam rapat kali ini terkait "refocusing" APBD dalam menanggulangi COVID-19, serta mempertegas surat edaran dari Mendagri terkait penanggulangan COVID-19 di daerah.
Kemendagri juga mengimbau agar Pemda berkoordinasi dengan Forkopimda, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk menYosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudik.
“Kami mengimbau kepada Pemda untuk menYosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudik, jika sudah terlanjur mudik maka ia ditetapkan sebagai ODP,” ujarnya.
Kemendagri juga berharap, masyarakat juga diedukasi agar tidak memberikan stigma negatif atau buruk terhadap orang yang tersandung kasus COVID-19.
"menanggulangi pademi COVID-19 ini, diperlukan sinergi antarpemerintah pusat dan Pemda," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Pemprov Kalsel Abdul Haris Makkie saat "video conference" dengan Kementerian Dalam Negeri dan Sekda Provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia, Jumat (3/4) di Banjarbaru.
Menurut Sekda, Pemprov Kalsel melakukan "refocusing" anggaran, di antaranya terkait kegiatan yang tidak bersentuhan secara langsung terhadap masyarakat, seperti efIsiensi perjalanan dinas minimal 30 persen dan kegiatan yang dapat ditunda akan ditunda.
Dari hasil "refocusing" tersebut, Pemprov Kalsel mampu menyiapkan anggaran hingga Rp200 miliar untuk mendukung penanganan COVID-19.
Kebijakan tersebut, tambah dia, sebagaimana instruksi Gubernur Kalsel Sahbirin Noor, yang meminta seluruh pihak terkait mendukung penanganan pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19.
"Saat ini, sedang digodok anggaran yang bisa dialokasikan untuk mempercepat penanganan COVID-19 tersebut," katanya.
Pemprov Kalsel, tambah Sekda, juga sudah melakukan peningkatan kapasitas, seperti penyediaan gedung untuk karantina Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang memiliki gejala klinis dan pemberian intensif bagi tenaga medis.
Rapat melalui video conference itu dipimpin oleh Dirjen Otda, Drs Akmal Malik, yang menyampaikan agenda utama dalam rapat kali ini terkait "refocusing" APBD dalam menanggulangi COVID-19, serta mempertegas surat edaran dari Mendagri terkait penanggulangan COVID-19 di daerah.
Kemendagri juga mengimbau agar Pemda berkoordinasi dengan Forkopimda, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk menYosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudik.
“Kami mengimbau kepada Pemda untuk menYosialisasikan kepada masyarakat agar tidak mudik, jika sudah terlanjur mudik maka ia ditetapkan sebagai ODP,” ujarnya.
Kemendagri juga berharap, masyarakat juga diedukasi agar tidak memberikan stigma negatif atau buruk terhadap orang yang tersandung kasus COVID-19.
"menanggulangi pademi COVID-19 ini, diperlukan sinergi antarpemerintah pusat dan Pemda," katanya.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020