DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam hal ini Komisi IV Bidang Kesra yang juga membidangi pendidikan akan terus memantau pembayaran insentif para guru di provinsinya yang tersebar pada 13 kabupaten/kota.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin S Sos mengemukakan itu di Banjarmasin, Rabu sehubungan sempat terjadi keterlambatan pembayaran insentif para guru di provinsinya beberapa waktu lalu.
Pasalnya, lanjut politikus Partai Gerindra itu, kasihan sampai terlambat pembayaran insentif guru-guru tersebut, yang mungkin mereka harapkan untuk tambahan pendapatan buat kesejahteraan keluarga di tengah-tengah harga berbagai kebutuhan merangkak naik.
"Semula kami berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi setempat untuk membicarakan masalah keterlambatan pembayaran insentif guru tersebut," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
"Tetapi karena mereka (Disdikbud) berjanji menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran insentif guru tersebut pada Rabu (1/4), sehingga kami tidak membicarakan lebih jauh dengan Disdikbud provinsi tersebut," lanjutnya.
Sebelumnya anggota DPRD Kalsel dua periode itu mengaku, dirinya banyak menerima keluhan atau informasi keterlambatan pembayaran insentif guru Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di provinsinya.
"Keluhan atau informasi keterlambatan pembayaran insentif tersebut mereka (guru-guru SMA dan SMK) sampaikan lewat fecebook (fb)," ungkap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
"Berdasarkan informasi itu, Komisi IV yang juga membidangi pendidikan bermaksud menanyakan keterlambatan pembayaran insentif guru-guru tersebut. Tetapi sebelum kami membicarakannya, pihak Disdikbud menyatakan, pihaknya menyelesaikan 1 April 2020," demikian Lutfi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin S Sos mengemukakan itu di Banjarmasin, Rabu sehubungan sempat terjadi keterlambatan pembayaran insentif para guru di provinsinya beberapa waktu lalu.
Pasalnya, lanjut politikus Partai Gerindra itu, kasihan sampai terlambat pembayaran insentif guru-guru tersebut, yang mungkin mereka harapkan untuk tambahan pendapatan buat kesejahteraan keluarga di tengah-tengah harga berbagai kebutuhan merangkak naik.
"Semula kami berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) provinsi setempat untuk membicarakan masalah keterlambatan pembayaran insentif guru tersebut," ujarnya menjawab Antara Kalsel.
"Tetapi karena mereka (Disdikbud) berjanji menyelesaikan masalah keterlambatan pembayaran insentif guru tersebut pada Rabu (1/4), sehingga kami tidak membicarakan lebih jauh dengan Disdikbud provinsi tersebut," lanjutnya.
Sebelumnya anggota DPRD Kalsel dua periode itu mengaku, dirinya banyak menerima keluhan atau informasi keterlambatan pembayaran insentif guru Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di provinsinya.
"Keluhan atau informasi keterlambatan pembayaran insentif tersebut mereka (guru-guru SMA dan SMK) sampaikan lewat fecebook (fb)," ungkap wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
"Berdasarkan informasi itu, Komisi IV yang juga membidangi pendidikan bermaksud menanyakan keterlambatan pembayaran insentif guru-guru tersebut. Tetapi sebelum kami membicarakannya, pihak Disdikbud menyatakan, pihaknya menyelesaikan 1 April 2020," demikian Lutfi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020