Gubernur Ganjar Pranowo menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun yang akan dipergunakan untuk penanganan wabah virus corona jenis baru (COVID-19) di Provinsi Jawa Tengah.
"Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp1,4 triliun minimal dan itu harus ada, tidak boleh turun dari situ," kata Ganjar di Semarang, Minggu malam.
Ia menargetkan dalam minggu ini keputusan bisa diketok DPRD Provinsi Jateng karena beberapa skenario penanganan telah disiapkan.
Menurut Ganjar, anggaran tersebut diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi bersifat ada yang langsung dikonsumsi seperti bantuan sembako untuk masyarakat miskin, serta ada yang sifatnya pemberdayaan dengan diajak bekerja.
Sebagai contoh, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan langsung tunai untuk 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin dengan besaran yang masih dihitung.
"Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan. Dana akan diberikan untuk tiga bulan untuk menjamin kelangsungan hidup warga selama pandemi Corona," ujarnya.
Anggaran Rp1,4 triliun dari Pemprov Jateng, lanjut Ganjar, juga masih bisa bertambah dengan "back up" anggaran dari APBD kabupaten/kota.
Ia menyebutkan, potensi penggeseran anggaran di kabupaten/kota untuk Pandemic Respon ini sangat besar, salah satunya yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).
"Cukup besar anggaran yang dimiliki mereka (pemerintah kabupaten/kota). Kita akan memberikan petunjuk, di tempatmu ada dana sekian, DAK sekian dan boleh digeser ke sana. Segera lakukan," katanya.
Selain dua sumber anggaran tersebut, Ganjar mengatakan potensi yang masih bisa digerakkan berada di kekuatan kelompok masyarakat, perusahaan sampai para filantropis.
Sumber dana dana tersebut bisa digunakan sebagai jaring pengaman pada masyarakat yang tidak masuk dalam pendataan pemerintah.
"Kelompok yang perlu kita perhatikan, perempuan kepala keluarga, kelompok rentan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang terlanjur di Jawa Tengah yang kemarin bekerja di luar kota," ujarnya.
Sumber dana terakhir yang bisa dioptimalkan, menurut Ganjar adalah dana desa melalui program padat karya.
Ganjar berharap seluruh potensi tersebut bisa bergerak serentak sehingga mampu menekan persebaran penularan COVID-19 di Jawa Tengah.
"Untuk itu, dalam Minggu depan, maka kita bakal menyodorkan skenario tersebut ke dewan, percepatan menjadi penting agar kita bisa bekerja seperti sedia kala," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
"Setelah kita kalkulasi rinci, (anggaran Pandemic Respon) kita butuh Rp1,4 triliun minimal dan itu harus ada, tidak boleh turun dari situ," kata Ganjar di Semarang, Minggu malam.
Ia menargetkan dalam minggu ini keputusan bisa diketok DPRD Provinsi Jateng karena beberapa skenario penanganan telah disiapkan.
Menurut Ganjar, anggaran tersebut diperuntukkan sebagai jaring pengaman sosial dan jaring pengaman ekonomi bersifat ada yang langsung dikonsumsi seperti bantuan sembako untuk masyarakat miskin, serta ada yang sifatnya pemberdayaan dengan diajak bekerja.
Sebagai contoh, Pemprov Jateng akan memberikan bantuan langsung tunai untuk 1,8 juta orang yang belum masuk data masyarakat miskin dengan besaran yang masih dihitung.
"Mereka adalah warga yang belum mendapat bantuan program keluarga harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan kelompok risiko rentan. Dana akan diberikan untuk tiga bulan untuk menjamin kelangsungan hidup warga selama pandemi Corona," ujarnya.
Anggaran Rp1,4 triliun dari Pemprov Jateng, lanjut Ganjar, juga masih bisa bertambah dengan "back up" anggaran dari APBD kabupaten/kota.
Ia menyebutkan, potensi penggeseran anggaran di kabupaten/kota untuk Pandemic Respon ini sangat besar, salah satunya yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK).
"Cukup besar anggaran yang dimiliki mereka (pemerintah kabupaten/kota). Kita akan memberikan petunjuk, di tempatmu ada dana sekian, DAK sekian dan boleh digeser ke sana. Segera lakukan," katanya.
Selain dua sumber anggaran tersebut, Ganjar mengatakan potensi yang masih bisa digerakkan berada di kekuatan kelompok masyarakat, perusahaan sampai para filantropis.
Sumber dana dana tersebut bisa digunakan sebagai jaring pengaman pada masyarakat yang tidak masuk dalam pendataan pemerintah.
"Kelompok yang perlu kita perhatikan, perempuan kepala keluarga, kelompok rentan, termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan, yang terlanjur di Jawa Tengah yang kemarin bekerja di luar kota," ujarnya.
Sumber dana terakhir yang bisa dioptimalkan, menurut Ganjar adalah dana desa melalui program padat karya.
Ganjar berharap seluruh potensi tersebut bisa bergerak serentak sehingga mampu menekan persebaran penularan COVID-19 di Jawa Tengah.
"Untuk itu, dalam Minggu depan, maka kita bakal menyodorkan skenario tersebut ke dewan, percepatan menjadi penting agar kita bisa bekerja seperti sedia kala," katanya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020