Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Provinsi Kalimantan Selatan berpendapat, tutupnya pasar dan pedagang bisa menimbulkan spekulasi baru.
Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripudin SE mengemukakan pendapat tersebut di Banjarmasin, Sabtu sehubungan hampir tiap hari banyak pasar dan pedagang tutup seiring munculnya wabah virus Corona atau Covid-19 belakangan ini.
Menurut Bang Dhin (sapaan akrab lain terhadap M Syaripudin), jika tidak ada penjelasan tentang tutupnya sejumlah pasar atau pedagang bisa menimbulkan spekulasi baru di tengah publik.
"Apalagi terkait masalah perut, semua orang mudah panik dan segala hal yang buruk dapat terjadi," ujar politikus muda PDIP itu yang juga Wakil Ketua DPRD Kalsel.
Oleh karenanya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut, bantuan berupa uang tunai (BLT) maupun barang, terutama pangan mutlak harus diberikan.
"Begitu pula ketersediaan barang, pemerintah lah tempat masyarakat berharap, agar semua dapat tersedia dengan lancar," lanjutnya melalui WA group Kabinet "Amnesia" yang keanggotaannya juga ada dari kalangan jurnalis.
Mengenai anggaran, menurut laki-laki beriokan yang akrab dengan wartawan itu, hal tersebut tidak perlu risau, karena negara harus hadir dan pemerintah daerah (Pemda) menjadi pioner.
"Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus melakukan refocussing pembelanjaan," ujarnya.
Ia mengajak pemerintah berhemat, memotong anggaran belanja yang bisa dipotong atau bisa dibatalkan, seperti perjalanan dinas, serta anggaran proyek-proyek skala besar yang tidak terkait dengan pendidikan atau kesehatan kemungkinan bisa untuk penanganan covid-19.
"Intinya, APBD milik rakyat, digunakan untuk rakyat. Pokoknya kita bergerak melawan Covid-19, kendati pakai APBD," tegas Bang Dhin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020
Sekretaris DPD PDIP Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Syaripudin SE mengemukakan pendapat tersebut di Banjarmasin, Sabtu sehubungan hampir tiap hari banyak pasar dan pedagang tutup seiring munculnya wabah virus Corona atau Covid-19 belakangan ini.
Menurut Bang Dhin (sapaan akrab lain terhadap M Syaripudin), jika tidak ada penjelasan tentang tutupnya sejumlah pasar atau pedagang bisa menimbulkan spekulasi baru di tengah publik.
"Apalagi terkait masalah perut, semua orang mudah panik dan segala hal yang buruk dapat terjadi," ujar politikus muda PDIP itu yang juga Wakil Ketua DPRD Kalsel.
Oleh karenanya, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) tersebut, bantuan berupa uang tunai (BLT) maupun barang, terutama pangan mutlak harus diberikan.
"Begitu pula ketersediaan barang, pemerintah lah tempat masyarakat berharap, agar semua dapat tersedia dengan lancar," lanjutnya melalui WA group Kabinet "Amnesia" yang keanggotaannya juga ada dari kalangan jurnalis.
Mengenai anggaran, menurut laki-laki beriokan yang akrab dengan wartawan itu, hal tersebut tidak perlu risau, karena negara harus hadir dan pemerintah daerah (Pemda) menjadi pioner.
"Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus melakukan refocussing pembelanjaan," ujarnya.
Ia mengajak pemerintah berhemat, memotong anggaran belanja yang bisa dipotong atau bisa dibatalkan, seperti perjalanan dinas, serta anggaran proyek-proyek skala besar yang tidak terkait dengan pendidikan atau kesehatan kemungkinan bisa untuk penanganan covid-19.
"Intinya, APBD milik rakyat, digunakan untuk rakyat. Pokoknya kita bergerak melawan Covid-19, kendati pakai APBD," tegas Bang Dhin.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020