Oleh Syamsuddin Hasan
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur mengajak Pertamina setempat memperjuangkan kebutuhan gas elpiji bagi provinsi tersebut.
"Mengapa kita ajak Pertamina ? Karena pengalaman selama ini, terkesan Pertamina tak pernah perjuangkan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Kalsel," ujar Ketua Komisi III DPRD tingkat provinsi itu, H Puar Junaidi, Jumat.
"Pasalnya beberapa kali kita menemui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membicarakan masalah kekurangan BBM Kalsel. Pihak Kementerian ESDM mengungkapkan, dari Pertamina selalu menyatakan, kebutuhan BBM Kalsel cukup," ungkapnya.
Oleh sebab itu, dalam rencana kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM dan elpiji) ke Kementerian ESDM 15 - 17 Januari, mengajak manajamen Pertamina di provinsi tersebut.
"Mari kita "duduk satu meja" (maksudnya mengajak Pertamina Kalsel) dengan pihak Kementerian ESDM membicarakan masalah elpiji, agar duduk persoalannya jelas, tidak ada saling lempar tanggung jawab," ujar mantan Ketua Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu.
"Jangan selalu bilang, Pertamina hanya sebagai operatur, bukan penentu dalam penjatahan BBM atau elpiji. Padahal Pertamina juga bisa saja mengusulkan atau turut memohonkan kebutuhan BBM atau elpiji daerah kerjanya," demikian Puar.
Sementara itu, Rakhmat Nopliardy, anggota Komisi III DPRD Kalsel menduga, kelangkaan elpiji di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut seperti terjadi belakangan ini, karena ada permainan.
"Saya tidak yakin betul, tak ada permainan dalam penyediaan elpiji bersubsidi untuk Kalsel. Karena data yang aku dapat di lapangan berbeda jauh dengan keterangan Pertamina," ungkap wakil rakyat yang juga dosen perguruan tinggi swasta di Banjarmasin itu.
Seiring mencuatnya masalah kelangkaan dan kenaikan harga elpiji beberapa hari lalu, jauh sebelumnya wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana hukum dan magister ilmu hukum itu melakukan survai terhadap bahan bakar rumah tangga tersebut.
"Dari hasil survai itu, ternyata keterangan responden (agen dan pangkalan) berbeda dengan keterangan Pertamina mengenai suplai elpiji bersubsidi, untuk kebutuhan Kalsel," demikian Rakhmat.
Dalam program konversi minyak tanah (mitan) ke elpiji terdahulu atau sekitar dua tahun lalu di Kalsel, mendapat jatah empat kabupaten/kota yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Balangan.
Kemudian penghujung tahun 2013 mendapat tambahan lima kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Kuala (Batola), Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Tabalong.
Rencananya tahun 2014 tambah empat kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - DPRD Kalimantan Selatan melalui Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur mengajak Pertamina setempat memperjuangkan kebutuhan gas elpiji bagi provinsi tersebut.
"Mengapa kita ajak Pertamina ? Karena pengalaman selama ini, terkesan Pertamina tak pernah perjuangkan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Kalsel," ujar Ketua Komisi III DPRD tingkat provinsi itu, H Puar Junaidi, Jumat.
"Pasalnya beberapa kali kita menemui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) membicarakan masalah kekurangan BBM Kalsel. Pihak Kementerian ESDM mengungkapkan, dari Pertamina selalu menyatakan, kebutuhan BBM Kalsel cukup," ungkapnya.
Oleh sebab itu, dalam rencana kunjungan kerja (kunker) Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk BBM dan elpiji) ke Kementerian ESDM 15 - 17 Januari, mengajak manajamen Pertamina di provinsi tersebut.
"Mari kita "duduk satu meja" (maksudnya mengajak Pertamina Kalsel) dengan pihak Kementerian ESDM membicarakan masalah elpiji, agar duduk persoalannya jelas, tidak ada saling lempar tanggung jawab," ujar mantan Ketua Komisi A bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel itu.
"Jangan selalu bilang, Pertamina hanya sebagai operatur, bukan penentu dalam penjatahan BBM atau elpiji. Padahal Pertamina juga bisa saja mengusulkan atau turut memohonkan kebutuhan BBM atau elpiji daerah kerjanya," demikian Puar.
Sementara itu, Rakhmat Nopliardy, anggota Komisi III DPRD Kalsel menduga, kelangkaan elpiji di provinsi yang terdiri 13 kabupaten/kota tersebut seperti terjadi belakangan ini, karena ada permainan.
"Saya tidak yakin betul, tak ada permainan dalam penyediaan elpiji bersubsidi untuk Kalsel. Karena data yang aku dapat di lapangan berbeda jauh dengan keterangan Pertamina," ungkap wakil rakyat yang juga dosen perguruan tinggi swasta di Banjarmasin itu.
Seiring mencuatnya masalah kelangkaan dan kenaikan harga elpiji beberapa hari lalu, jauh sebelumnya wakil rakyat yang menyandang gelar sarjana hukum dan magister ilmu hukum itu melakukan survai terhadap bahan bakar rumah tangga tersebut.
"Dari hasil survai itu, ternyata keterangan responden (agen dan pangkalan) berbeda dengan keterangan Pertamina mengenai suplai elpiji bersubsidi, untuk kebutuhan Kalsel," demikian Rakhmat.
Dalam program konversi minyak tanah (mitan) ke elpiji terdahulu atau sekitar dua tahun lalu di Kalsel, mendapat jatah empat kabupaten/kota yaitu Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan Balangan.
Kemudian penghujung tahun 2013 mendapat tambahan lima kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Kuala (Batola), Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS), Hulu Sungai Tengah (HST) dan Kabupaten Tabalong.
Rencananya tahun 2014 tambah empat kabupaten lagi, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Tanah Laut (Tala), Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2014