Oleh Yose Rizal
Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Ruzaidin Noor menggalakan gerakan pencegahan korupsi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas korupsi.
"Pencegahan lebih penting karena berdampak besar mencegah terjadinya korupsi dan berlaku jangka panjang," ujarnya usai sarasehan dan diskusi publik peringatan hari anti korupsi internasional di Banjarbaru, Rabu.
Sarasehan yang digelar Lembaga Pemantau Independen (LPI) Kota Banjarbaru dengan tema melawan korupsi dalam perspektif pencegahan diikuti puluhan peserta perwakilan dinas dan instansi, ormas serta LSM.
Menurut wali kota, pencegahan korupsi lebih penting dibandingkan penegakan hukum yang dampaknya hanya jangka pendek sehingga lebih baik mencegah daripada memperbaiki tindakan yang sudah berlangsung.
"Melalui pencegahan, maka setiap aparatur bisa lebih mawas diri tidak terlibat korupsi, sementara penegakan hukum hanya memperbaiki kesalahan dari oknum yang korupsi," ungkapnya.
Ia mengatakan, kebijakan dalam upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan diantaranya membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan pelayanan satu pintu.
Kemudian, melibatkan Lembaga Pemantau Independen dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pelayanan terpadu satu pintu di setiap kecamatan hingga kelurahan.
"Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi disamping dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dan prima bagi masyarakat," ujarnya.
Dikatakan, pihaknya juga telah menetapkan zona bebas korupsi baik lingkup dinas, badan hingga tingkat kecamatan agar seluruh pelayanan yang diberikan bebas korupsi.
Ditekankan, pencegahan yang telah dilakukan masih belum maksimal sehingga pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti DPRD, kepolisian dan kejaksaan saling bekerja sama memberantas korupsi.
"Namun, peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi seperti melaporkan dugaan korupsi yang mereka ketahui," ujarnya.
Koordinator Lembaga Pemantau Independen Banjarbaru Eka Yusnida mengatakan, sarasehan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para peserta berperan aktif dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
"Terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pemerintah sehingga setiap program pembangunan terlaksana dengan baik dan sesuai harapan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarbaru, (Antaranews Kalsel) - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Ruzaidin Noor menggalakan gerakan pencegahan korupsi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas korupsi.
"Pencegahan lebih penting karena berdampak besar mencegah terjadinya korupsi dan berlaku jangka panjang," ujarnya usai sarasehan dan diskusi publik peringatan hari anti korupsi internasional di Banjarbaru, Rabu.
Sarasehan yang digelar Lembaga Pemantau Independen (LPI) Kota Banjarbaru dengan tema melawan korupsi dalam perspektif pencegahan diikuti puluhan peserta perwakilan dinas dan instansi, ormas serta LSM.
Menurut wali kota, pencegahan korupsi lebih penting dibandingkan penegakan hukum yang dampaknya hanya jangka pendek sehingga lebih baik mencegah daripada memperbaiki tindakan yang sudah berlangsung.
"Melalui pencegahan, maka setiap aparatur bisa lebih mawas diri tidak terlibat korupsi, sementara penegakan hukum hanya memperbaiki kesalahan dari oknum yang korupsi," ungkapnya.
Ia mengatakan, kebijakan dalam upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan diantaranya membentuk Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan pelayanan satu pintu.
Kemudian, melibatkan Lembaga Pemantau Independen dalam proses pengadaan barang dan jasa serta pelayanan terpadu satu pintu di setiap kecamatan hingga kelurahan.
"Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi disamping dalam upaya memberikan pelayanan terbaik dan prima bagi masyarakat," ujarnya.
Dikatakan, pihaknya juga telah menetapkan zona bebas korupsi baik lingkup dinas, badan hingga tingkat kecamatan agar seluruh pelayanan yang diberikan bebas korupsi.
Ditekankan, pencegahan yang telah dilakukan masih belum maksimal sehingga pihaknya mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti DPRD, kepolisian dan kejaksaan saling bekerja sama memberantas korupsi.
"Namun, peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi seperti melaporkan dugaan korupsi yang mereka ketahui," ujarnya.
Koordinator Lembaga Pemantau Independen Banjarbaru Eka Yusnida mengatakan, sarasehan diharapkan mampu meningkatkan kesadaran para peserta berperan aktif dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
"Terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan pemerintah sehingga setiap program pembangunan terlaksana dengan baik dan sesuai harapan," katanya.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013