Kebijakan Kampus Merdeka yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menjadi pembahasan utama pada Forum Wakil/Pembantu Rektor II Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia yang berlangsung di Kampus Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat.

"Menurut keterangan Mendikbud, inovasi dan kreativitas pengelola perguruan tinggi menjadi penting dalam penerapan kebijakan Kampus Merdeka. Untuk itu, hal ini coba kami diskusikan mendalam di forum kali ini," kata Ketua Umum Forum Wakil/Pembantu Rektor II PTN Se-Indonesia Prof Dr Wayan Lasmawan di sela-sela pertemuan.

Diungkapkan dia, tema besar kemerdekaan pengelolaan perguruan tinggi yang diangkat dalam Forum Wakil Rektor II sebenarnya jauh sebelum Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan Kampus Merdeka.

"Manusia di WR II ini memang kreatif dan cerdas-cerdas. Ini suatu bukti bahwa Forum WR II tidak sebatas silaturahmi, namun sebagai penyatuan dan penyimpulan berbagai gagasan perguruan tinggi dalam membangun bangsa dan negara," tutur Wakil Rektor II (Bidang Umum dan Keuangan) Ganesha University of Education (Undiksha) Singaraja, Bali, itu.

Sementara Rektor ULM Prof Dr H Sutarto Hadi saat membuka kegiatan yang berlangsung di Lecture Theather General Building ULM Kampus Banjarmasin itu, juga menekankan implementasi Kampus Merdeka yang harus dipahami secara konkret oleh perguruan tinggi.

"Pada prinsipnya kami sangat mendukung kebijakan menteri yang melihat tantangan kedepan bagaimana agar kita tetap bisa bertahan di tengah perubahan begitu cepat dari segala sektor kehidupan termasuk dunia pendidikan tinggi," katanya.
Forum Wakil/Pembantu Rektor II Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia di Universitas Lambung Mangkurat. (antara/foto/firman)


Menurut Sutarto, selama ini pengelola kampus hanya disibukkan dengan segudang rutinitas, seperti urusan akreditasi dan masih banyak hal lainnya.

Sehingga tidak sempat lagi memikirkan inovasi apa yang bisa dibuat untuk kemajuan perguruan tinggi guna menghasilkan lulusan yang relevan dengan dunia kerja.

"Contoh di ULM ada 104 program studi. Sepanjang tahun kami hanya mengurusi akreditasi saja. Rasanya baru kemarin dapat A, sekarang disibukkan lagi pembuatan borang, pengisian dokumen segala macam. Kerepotan inilah yang membuat kami terbelenggu dan tidak merdeka," ujarnya.

Untuk itulah, Sutarto berharap dari pertemuan Forum WR II kali ini ada gagasan baru dan segar yang bisa direkomendasikan ke kementerian, sehingga dapat mendukung kebijakan Mendikbud soal Kampus Merdeka.

"Esensi dari Kampus Merdeka adalah kita tidak repot lagi dalam rutinitas yang membelenggu kreativitas dan penciptaan inovasi. Sekarang harus mulai memikirkan pembukaan prodi baru misalnya. Karena menteri menginginkan lulusan relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk adanya program magang mahasiswa," katanya.

Sementara Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan ULM Dr Achmad Syamsu Hidayat selaku tuan rumah melaporkan, ada 130 peserta dari sekitar 60 PTN se-Indonesia hadir mengikuti Forum WR II tahun ini.

"Kami berterima kasih diberikan kepercayaan oleh forum menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan dalam pertemuan selama tiga hari ini kita menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi pertimbangan kebijakan kementerian, khususnya yang terkait kepegawaian dan keuangan," ujarnya.

Narasumber utama yang hadir saat diskusi pertama, yaitu Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Ari Wahyuni dan Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbud Dyah Ismayanti.  

Pewarta: Firman

Editor : Ulul Maskuriah


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2020