Oleh Hasan Zainuddin
"Biarkan para anggota DPR-RI di isi orang-orang politik, tetapi DPD sebaiknya diisi oleh para raja-raja atau sultan," kata Harry Gondo Prawiro saat berada di Martapura,Kabupaten Banjar Kalsel, Minggu.
Ia bersama beberapa raja dan sultan se-Borneo berada di Martapura, untuk menghadiri berbagai kegiatan Milad ke-509 Kesultanan Banjar, dan menghadiri simposium mengenai Kesultanan Borneo.
Menurutnya keinginan demikian sudah disampaikan kepada pemerintah, saat pertemuan dengan Wakil Presiden Bodiono, DPR-RI komisi II, bahkan kepada Presiden SBY.
Menurutnya keinginan tersebut sudah direspon pemerintah dan sekarang sedang diproses, tetapi tidak bisa secepat itu direalisasikan dan perlu pemikiran lagi.
Menurutnya, para sultan dan raja tersebut dilibatkan dalam pemerintahan karena mereka lebih tahu kondisi rakyatnyadi daerah,sementara daerah yang tidak memiliki kesultanan dan raja maka wakil DPD bisa dipilih para tokoh masyarakat atau tokoh adat.
Kemudian agar para raja atau sultan yang berada di pemerintahan tersebut lebih bermakna,mereka bisa diikutkan dalam Lemhanas, sehingga mengerti tentang kenegaraan yang sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tambahnya.
Menurutnya, sebuah negara ini akan kuat jika memadukan kekuatan pemerintahan dengan kekuataan kesultanan yang masih mengakar dan menyebar di berbagai daerah Nusantara.
Apalagi jika melihat perjalanan atau perilaku bangsa sekarang seakan sudah tak sesuai lagi dengan ajaran adat istiadat,karena itu untuk kedepan sudah saatnya memadukan kekuatan pemerintahan dengan adat istiadat yang berakar di masyarakat, khsusnya yang berkembang dalam kesultanan atau raja-raja Nusantara.
Milad ke-509 Kesultanan Banjar tersebut, dimeriahkan aneka kegiatan seperti atraksi budaya, atraksi seni, pameran budaya, simposium, serta acara puncak yang berlangsung di Kota Martapura 16 November 2013.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel)- Seorang wakil kesultanan Kutai Kertanegara, Dr HAPM Haryanto Bachroel yang bergelar Pangeran Harry Gondo Prawiro mengharapkan pemerintah mengakomodir keinginan kesultanan atau raja-raja di Nusantara agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di isi wakil para raja dan sultan.
"Biarkan para anggota DPR-RI di isi orang-orang politik, tetapi DPD sebaiknya diisi oleh para raja-raja atau sultan," kata Harry Gondo Prawiro saat berada di Martapura,Kabupaten Banjar Kalsel, Minggu.
Ia bersama beberapa raja dan sultan se-Borneo berada di Martapura, untuk menghadiri berbagai kegiatan Milad ke-509 Kesultanan Banjar, dan menghadiri simposium mengenai Kesultanan Borneo.
Menurutnya keinginan demikian sudah disampaikan kepada pemerintah, saat pertemuan dengan Wakil Presiden Bodiono, DPR-RI komisi II, bahkan kepada Presiden SBY.
Menurutnya keinginan tersebut sudah direspon pemerintah dan sekarang sedang diproses, tetapi tidak bisa secepat itu direalisasikan dan perlu pemikiran lagi.
Menurutnya, para sultan dan raja tersebut dilibatkan dalam pemerintahan karena mereka lebih tahu kondisi rakyatnyadi daerah,sementara daerah yang tidak memiliki kesultanan dan raja maka wakil DPD bisa dipilih para tokoh masyarakat atau tokoh adat.
Kemudian agar para raja atau sultan yang berada di pemerintahan tersebut lebih bermakna,mereka bisa diikutkan dalam Lemhanas, sehingga mengerti tentang kenegaraan yang sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tambahnya.
Menurutnya, sebuah negara ini akan kuat jika memadukan kekuatan pemerintahan dengan kekuataan kesultanan yang masih mengakar dan menyebar di berbagai daerah Nusantara.
Apalagi jika melihat perjalanan atau perilaku bangsa sekarang seakan sudah tak sesuai lagi dengan ajaran adat istiadat,karena itu untuk kedepan sudah saatnya memadukan kekuatan pemerintahan dengan adat istiadat yang berakar di masyarakat, khsusnya yang berkembang dalam kesultanan atau raja-raja Nusantara.
Milad ke-509 Kesultanan Banjar tersebut, dimeriahkan aneka kegiatan seperti atraksi budaya, atraksi seni, pameran budaya, simposium, serta acara puncak yang berlangsung di Kota Martapura 16 November 2013.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013