Oleh Imam Hanafi
Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mempertanyakan keseriusan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng), menuntaskan program listrik masuk desa (Lisdes).
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, H Faruk Syahdan, di Kotabaru, Juma`at, mengatakan, program Lisdes harus segera diselesaikan, begitu juga dengan besarnya tarif listrik harus jelas, sesuai dengan pemakaian.
Kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari kepulauan, kata Faruk, jangan dijadikan alasan untuk tidak segera menuntaskan program listrik desa.
"Memang pihak PLN harus kerja keras, dan usaha yang sungguh-sungguh, agar semua desa di Kabupaten Kotabaru dapat dialiri listrik dari PLN," ujarnya.
Menurut dia, sebagian besar daerah pelosok di wilayah Kotabaru belum menikmati listrik dari PT PLN.
Sebagian mereka masih menikmati penerangan dengan lampu teplok, namun sebagian lainnya juga sudah menikmati lampu penerangan dari listrik dengan menggunakan pembangkit diesel swadaya, terutama mereka yang ada di pesolok dan kepulauan.
Melihak kondisi tersebut, PLN diharapkan segera mencari terobosan, baik melalui kerja sama dengan pihak swasta yang ada di daerah maupun dengan pihak ketiga lainnya, untuk penyediaan listrik.
Sebelumnya, Manajer PT PLN Kotabaru Basuki Rahman, mengemukakan, pihaknya bertekad bisa memberikan layanan listrik kepada semua masyarakat Kotabaru.
"Kami akui sampai saat ini masih banyak masyarakat Kotabaru belum bisa menikmati listrik seperti mereka yang ada diperkotaan," ujarnya.
Untuk itu, kami bertekad sekuat tenaga bisa meningkatkan kemampuan pelayanan ke daerah dan pelosok melalui penambahan produksi daya.
Penambahan daya bisa dilakukan oleh PT PLN sendiri, bisa juga dilakukan oleh pihak swasta yang kelebihan daya dan diserahkan kepada PLN.
"Yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat," demikian Basuki.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mempertanyakan keseriusan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah (Kalselteng), menuntaskan program listrik masuk desa (Lisdes).
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, H Faruk Syahdan, di Kotabaru, Juma`at, mengatakan, program Lisdes harus segera diselesaikan, begitu juga dengan besarnya tarif listrik harus jelas, sesuai dengan pemakaian.
Kondisi geografis Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari kepulauan, kata Faruk, jangan dijadikan alasan untuk tidak segera menuntaskan program listrik desa.
"Memang pihak PLN harus kerja keras, dan usaha yang sungguh-sungguh, agar semua desa di Kabupaten Kotabaru dapat dialiri listrik dari PLN," ujarnya.
Menurut dia, sebagian besar daerah pelosok di wilayah Kotabaru belum menikmati listrik dari PT PLN.
Sebagian mereka masih menikmati penerangan dengan lampu teplok, namun sebagian lainnya juga sudah menikmati lampu penerangan dari listrik dengan menggunakan pembangkit diesel swadaya, terutama mereka yang ada di pesolok dan kepulauan.
Melihak kondisi tersebut, PLN diharapkan segera mencari terobosan, baik melalui kerja sama dengan pihak swasta yang ada di daerah maupun dengan pihak ketiga lainnya, untuk penyediaan listrik.
Sebelumnya, Manajer PT PLN Kotabaru Basuki Rahman, mengemukakan, pihaknya bertekad bisa memberikan layanan listrik kepada semua masyarakat Kotabaru.
"Kami akui sampai saat ini masih banyak masyarakat Kotabaru belum bisa menikmati listrik seperti mereka yang ada diperkotaan," ujarnya.
Untuk itu, kami bertekad sekuat tenaga bisa meningkatkan kemampuan pelayanan ke daerah dan pelosok melalui penambahan produksi daya.
Penambahan daya bisa dilakukan oleh PT PLN sendiri, bisa juga dilakukan oleh pihak swasta yang kelebihan daya dan diserahkan kepada PLN.
"Yang selanjutnya disalurkan kepada masyarakat," demikian Basuki.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013