Oleh Ulul Maskuriah
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggandeng 40 perusahaan yang beroperasi di daerah ini untuk menekan angka pengangguran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Antonius Simbolon di Banjarmasin, Kamis mengungkapkan, kerjasama tersebut antara lain dengan membuka kesempatan kerja secara massal yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat selama dua hari.
"Melalui "job fair" yang dibuka pada Rabu dan Kamis, akan mampu membuka peluang kerja bagi 2 ribu hingga 2.500 orang pencari kerja," katanya.
Menurut Antonius, dengan gerakan tersebut, pencari kerja, bisa bertemu muka langsung dengan perusahaan pencari kerja, dan bisa langsung bertransaksi dan wawancara tentang berbagai hal terkait perusahaan dan syarat untuk bisa diterima.
Sebanyak 40 perusahaan yang terdiri perusahaan pertambangan, perkebunan, jasa dan perdagangan, informatikan dan beberapa perusahaan lainnya, menempati stan yang telah disiapkan panitia.
Begitu "job fair" dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin, seluruh stan langsung dipadati para pelamar yang ingin mendaftar di masing-masing perusahaan.
Gerakan penanggulangan pengangguran bakal menjadi program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia.
Menurut Antonius, yang menjadi sasaran gerakan tersebut, selain masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan juga masyarakat yang bekerja di sektor informal. Saat ini, tambah dia, pihaknya sedang melakukan proses pendataan sektor informal atau usaha kecil dan menengah yang bergerak di berbagai sektor, karena proses pendataan cukup lama sehingga gerakan penanggulangan tersebut baru bisa dilaksanakan pada 2014. "Kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendata pekerja sektor non formal, sehingga pelaksanaan gerakan baru bisa lakukan pada 2014," kata Antonius.
Berdasarkan data Disnakertrans saat ini tercatat sebanyak 217 ribu pekerja di sektor non formal yang akan menjadi sasaran Gerakan Penanggulangan Pengangguran dengan melakukan pembinaan, pelatihan bahkan pembiayaan usaha melalui fasitasi dengan pihak perbankan.
Menurut Antonius Simbolon, beberapa pekerja sektor informal dimaksud antara lain adalah pedagang pentol, sate dan lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013
Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menggandeng 40 perusahaan yang beroperasi di daerah ini untuk menekan angka pengangguran.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Antonius Simbolon di Banjarmasin, Kamis mengungkapkan, kerjasama tersebut antara lain dengan membuka kesempatan kerja secara massal yang digelar di Universitas Lambung Mangkurat selama dua hari.
"Melalui "job fair" yang dibuka pada Rabu dan Kamis, akan mampu membuka peluang kerja bagi 2 ribu hingga 2.500 orang pencari kerja," katanya.
Menurut Antonius, dengan gerakan tersebut, pencari kerja, bisa bertemu muka langsung dengan perusahaan pencari kerja, dan bisa langsung bertransaksi dan wawancara tentang berbagai hal terkait perusahaan dan syarat untuk bisa diterima.
Sebanyak 40 perusahaan yang terdiri perusahaan pertambangan, perkebunan, jasa dan perdagangan, informatikan dan beberapa perusahaan lainnya, menempati stan yang telah disiapkan panitia.
Begitu "job fair" dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin, seluruh stan langsung dipadati para pelamar yang ingin mendaftar di masing-masing perusahaan.
Gerakan penanggulangan pengangguran bakal menjadi program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang tersedia.
Menurut Antonius, yang menjadi sasaran gerakan tersebut, selain masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan juga masyarakat yang bekerja di sektor informal. Saat ini, tambah dia, pihaknya sedang melakukan proses pendataan sektor informal atau usaha kecil dan menengah yang bergerak di berbagai sektor, karena proses pendataan cukup lama sehingga gerakan penanggulangan tersebut baru bisa dilaksanakan pada 2014. "Kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk mendata pekerja sektor non formal, sehingga pelaksanaan gerakan baru bisa lakukan pada 2014," kata Antonius.
Berdasarkan data Disnakertrans saat ini tercatat sebanyak 217 ribu pekerja di sektor non formal yang akan menjadi sasaran Gerakan Penanggulangan Pengangguran dengan melakukan pembinaan, pelatihan bahkan pembiayaan usaha melalui fasitasi dengan pihak perbankan.
Menurut Antonius Simbolon, beberapa pekerja sektor informal dimaksud antara lain adalah pedagang pentol, sate dan lainnya.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2013