Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, berupaya melengkapi sejumlah fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk mewujudkan HSU menjadi Smart City.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten HSU H Adi Lesmana di Amuntai, Kamis mengatakan, Pemkab HSU berharap bisa masuk 100 smart city yang akan dicanangkan Presiden Joko Widodo pada 2020 mendatang.
"Sejumlah SKPD sudah mengembangkan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) sesuai kondisi dan kebutuhan, juga membentuk tim integrasi aplikasi dan membuat master plan e goverment," ujar Adi.
Adi mengatakan hingga akhir 2019 sudah terpasang kabel optik di beberapa SKPD sesuai prioritas seperti di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial dan Dinas Kominfo.
Kepala Dinas Kominfo HSU H Adi Lesmana. (Eddy Abdillah)
Meski demikian, Adi mengakui pengembangan aplikasi SPBE dibeberapa SKPD belum sepenuhnya terkoneksi, sehingga di 2020 di target akan terkoneksi sepenuhnya.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan komitmen SKPD meningkat SPBE dan menuju Smart City, Dinas Kominfo HSU menggelar sosialisasi Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE, sekaligus pengenalan program Smart City.
Asisten II Ahmad Rifaniansyah mewakili bupati membuka sosialisasi ini mengingatkan perlunya pemerintah merubah sistem pelayanan untuk mengimbangi arus perubahan yang terjadi.
"Cara-cara birokrasi harus dirubah agar sistem pelayanan lebih cepat dan mudah serta lebih smart," katanya.
Rifaniansyah menyampaikan bahwa upaya mewujudkan e goverment merupakan suatu upaya yang terarah dan terpadu guna merwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas dan terpercaya.
Kasubdit layanan Aptika Polhukam Kementerian Kominfo Didik Supriyadi. (Eddy Abdillah)
Narasumber dari Kementerian Kominfo, Didik Supriyadi mensosialisasikan Perpres nonor 95 tahun 2018 tentang SPBE mengatakan, pemerintah perlu mengubah cara berpikir (mind set) kearah kebutuhan dan keinginan masyarakat daripada memperhatikan cara dan tahapan pelayanan.
Pemerintah harus berinovasi dalam memberikan pelayanan publik karena dunia juga mengalami perubahan yang begitu cepat seiring memasuki revolusi 4.0.
"Harus disadari mewujudkan SPBE bukan dipandang sebuah insruksi dari pusat, melainkan memang kondisinya mengharuskan demikian," tandasnya.
Didik mengatakan, permasalahan umum e goverment pemda masih terfokus membangun infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat, terpadu, transparan dan aman.
. (Eddy Abdillah)
"Kita bangun infrsatruktur, jaringan optik, membuat aplikasi, namun asyarakat masih saja datang ke loket dan antri untuk mendapatkan pelayanan," cetusnya.
Pemerintah, katanya lagi, harus membangun big data yang bisa menciptakan keberdasan buatan (artificial intelegence). Big data merupakan data data olahan yang sudah disediakan masing-masing SKPD yang terkoneksi.
Sedangkan saat ini, kata Didik, kepala daerah sering mengambil keputusan dan kebijakan belum ditunjang sistem elektronik big data semacam ini.
Didik juga menyarankan peran Dinas Kominfo lebih ditingkatkan dalam.mewujudkan e goverment dan Smart City. Semua SKPD hendaknya fokus pada bidang masing-masing dan menyerahkan urusan pengembangan aplikasi, jaringan dan sebagainya kepada Dinas Kominfo.
Sementara nara sumber dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan Bahrom Madjie menyampaikan pengenalan mengenai program Smart City.
Kabid e Goverment Diskominfo Kalsel H Bahrom Madjie. (Eddy Abdillah)
Bahrom mengatakan mewujudkan e goverment memerlukan jangka waktu yang lama sehingga sebagai langkah awal dibentuk dulu Kota Pintar atau 'Smart City'.
Mewujudkan Smart City tidak selalu membutuhkan pembiayaan yang besar dan tidak selalu berkaitan dengan pengembangan telnologi informasi seperti menara BTS, wifi dan sebagainya.
"Sekelompok mahasiswa ingin mengambil peran dalam sistem smart city, saya sarankan mengelola sampah akhirnya mereka meraih penghargaan," tutur Bahrom.
Dijelaskan, pengembangan smart city menggunakan teknologi informasi diantaranya untuk mengaktifkan peran serta masyarakat.
. (Eddy Abdillah)
Tahap awal dalam mewujudkan Smart City diakui Bahrom membutuhkan anggaran cukup besar, namun setelahnya akan terjadi efesiensi diberbagai sektor pembangunan.
Lagi pula, katanya, pemerintah bisa bekerja sama dengan pihaj swasta dalam pengembangan Smart city tidak perlu menggunakan anggaran APBD.
Terkait materi yang disampaikan pada sosialisasi ini, masyarakat bisa mengakses atau mengunduhnya melalui https://s.id.HSUmenujusmartcity.
