Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Yazid Fanani mengingatkan seluruh jajarannya untuk memberikan pengamanan maksimal dalam gelaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan di sejumlah kabupaten.
"Pastikan Pilkades berjalan lancar, aman dan kondusif. Semua anggota yang terlibat tidak boleh underestimate, setiap potensi permasalahan yang mungkin timbul harus diantisipasi sejak dini," kata Kapolda di Banjarmasin, Senin (9/12).
Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, kata Kapolda, jumlah personel bisa dipertebal sesuai kebutuhan. Selain itu, upaya persuasif juga mesti dilakukan.
Baca juga: Tim Futsal Wartawan Polda Kalsel pertahankan gelar juara
Baca juga: Muhammadiyah Kalsel komitmen jaga kondusifitas akhir tahun
"Polres harus serius mengamankan Pilkades ini, jangan sampai kita kecolongan. Kerahkan anggota secara maksimal dari seluruh fungsi yang ada. Intelijen harus lakukan deteksi dini sekecil apapun gejolak di masyarakat," tandas jenderal bintang dua itu.
Jika ada desa yang terindikasi rawan, Kapolda meminta untuk dilakukan monitoring secara intensif oleh Kapolres.
"Pilkades serentak ini jangan dianggap remeh. Jumlah desa yang menggelar cukup banyak. Bahkan di satu kabupaten bisa mencapai 75 lokasi Pilkades. Tentu perlu kesiapsiagaan aparat keamanan bersama unsur lainnya untuk bersinergi mengawal kelancarannya," pungkas Kapolda.
Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Budi Suryadi melihat semangat Pilkades sekarang memang berbeda jika dibanding dulu.
Terlebih sejak adanya program pembangunan desa melalui dana desa yang mana Presiden Joko Widodo menggelontorkan satu desa satu miliar rupiah, menjadi magnet tersendiri bagi kontestan calon kepala desa untuk bertarung memperebutkan kursi bergengsi sebagai pemimpin desa.
"Pilkades layak disebut sebagai Pilkada mini. Ajang ini sangat bagus sebagai pembelajaran bagi masyarakat dalam berdemokrasi secara jujur dan adil. Kesuksesan Pilkades bisa menjadi cermin kondusifitas suatu wilayah yang di lain kesempatan menggelar Pilkada," papar dosen Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ULM itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Pastikan Pilkades berjalan lancar, aman dan kondusif. Semua anggota yang terlibat tidak boleh underestimate, setiap potensi permasalahan yang mungkin timbul harus diantisipasi sejak dini," kata Kapolda di Banjarmasin, Senin (9/12).
Untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, kata Kapolda, jumlah personel bisa dipertebal sesuai kebutuhan. Selain itu, upaya persuasif juga mesti dilakukan.
Baca juga: Tim Futsal Wartawan Polda Kalsel pertahankan gelar juara
Baca juga: Muhammadiyah Kalsel komitmen jaga kondusifitas akhir tahun
"Polres harus serius mengamankan Pilkades ini, jangan sampai kita kecolongan. Kerahkan anggota secara maksimal dari seluruh fungsi yang ada. Intelijen harus lakukan deteksi dini sekecil apapun gejolak di masyarakat," tandas jenderal bintang dua itu.
Jika ada desa yang terindikasi rawan, Kapolda meminta untuk dilakukan monitoring secara intensif oleh Kapolres.
"Pilkades serentak ini jangan dianggap remeh. Jumlah desa yang menggelar cukup banyak. Bahkan di satu kabupaten bisa mencapai 75 lokasi Pilkades. Tentu perlu kesiapsiagaan aparat keamanan bersama unsur lainnya untuk bersinergi mengawal kelancarannya," pungkas Kapolda.
Di sisi lain, pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr Budi Suryadi melihat semangat Pilkades sekarang memang berbeda jika dibanding dulu.
Terlebih sejak adanya program pembangunan desa melalui dana desa yang mana Presiden Joko Widodo menggelontorkan satu desa satu miliar rupiah, menjadi magnet tersendiri bagi kontestan calon kepala desa untuk bertarung memperebutkan kursi bergengsi sebagai pemimpin desa.
"Pilkades layak disebut sebagai Pilkada mini. Ajang ini sangat bagus sebagai pembelajaran bagi masyarakat dalam berdemokrasi secara jujur dan adil. Kesuksesan Pilkades bisa menjadi cermin kondusifitas suatu wilayah yang di lain kesempatan menggelar Pilkada," papar dosen Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) ULM itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019