Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) akan memeriksa terkait ketenagakerjaan pada PT Adaro Indonesia di Kabupaten Tabalong atau wilayah paling utara provinsi tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengemukakan rencana pengecekan tersebut di Banjarmasin, Senin sebelum melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kabupaten paling utara provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Ia menerangkan, dalam kunjungan ke "Bumi Saraba Kawa" Tabalong itu, selain mendengar penjelasan dari manajemen perusahaan pertambangan batu bara generasi pertama di Kalsel tersebut tentang ketenagakerjaan mereka, juga berdialog dengan tenaga kerjanya.
"Dalam dialog tersebut sudah barang tentu materinya berbagai aspek yang berkaitan ketenagakerjaan," tegas politikus muda Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang memasuki periode kedua sebagai anggota DPRD tingkat provinsi itu menjawab Antara Kalsel.
Sebagai contoh mengenai upah dan sistem pengupahan, masalah yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan atau dulu dengan sebutan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Selain itu, yang berhubungan dengan keselamatan dan kecelakaan kerja (K3), serta masalah jaminan sosial lainnya, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
"Sebagai wakil rakyat, kami ingin ada keseimbangan antara jerih payah dengan imbalan yang pekerja terima. Jangan sampai terkesan pekerja sebagai sapi perahan atau terkuras habis, tetapi hasil yang mereka dapat sangat minim," ujarnya.
"Kami juga akan mengecek hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pada pada semua perusahaan yang ada di Kalsel, terutama bagi padat modal dan banyak mempekerjakan tenaga kerja," demikian Lutfi Saifuddin.
Sementara wilayah operasional PT Adaro Indonesia itu meliputi Kabupaten Balangan dan Tabalong yang merupakan dua daerah bertetangga.
Sedangkan untuk pengangkutan hasil tambang tersebut, sebelumnya lewat jalan umum/jalan raya, tetapi karena banyak menimbulkan permasalahan, sehingga sejak 2003 menggunakan jalur Sungai Barito dengan pelabuhan pemuatan di Kelanis Kabupaten Barito Timur, Kalteng.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengemukakan rencana pengecekan tersebut di Banjarmasin, Senin sebelum melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kabupaten paling utara provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Ia menerangkan, dalam kunjungan ke "Bumi Saraba Kawa" Tabalong itu, selain mendengar penjelasan dari manajemen perusahaan pertambangan batu bara generasi pertama di Kalsel tersebut tentang ketenagakerjaan mereka, juga berdialog dengan tenaga kerjanya.
"Dalam dialog tersebut sudah barang tentu materinya berbagai aspek yang berkaitan ketenagakerjaan," tegas politikus muda Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang memasuki periode kedua sebagai anggota DPRD tingkat provinsi itu menjawab Antara Kalsel.
Sebagai contoh mengenai upah dan sistem pengupahan, masalah yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan atau dulu dengan sebutan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek).
Selain itu, yang berhubungan dengan keselamatan dan kecelakaan kerja (K3), serta masalah jaminan sosial lainnya, lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
"Sebagai wakil rakyat, kami ingin ada keseimbangan antara jerih payah dengan imbalan yang pekerja terima. Jangan sampai terkesan pekerja sebagai sapi perahan atau terkuras habis, tetapi hasil yang mereka dapat sangat minim," ujarnya.
"Kami juga akan mengecek hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pada pada semua perusahaan yang ada di Kalsel, terutama bagi padat modal dan banyak mempekerjakan tenaga kerja," demikian Lutfi Saifuddin.
Sementara wilayah operasional PT Adaro Indonesia itu meliputi Kabupaten Balangan dan Tabalong yang merupakan dua daerah bertetangga.
Sedangkan untuk pengangkutan hasil tambang tersebut, sebelumnya lewat jalan umum/jalan raya, tetapi karena banyak menimbulkan permasalahan, sehingga sejak 2003 menggunakan jalur Sungai Barito dengan pelabuhan pemuatan di Kelanis Kabupaten Barito Timur, Kalteng.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019