DPRD Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan, menekankan kepada pemerintah daerah setempat untuk memanfaatkan keberadaan pabrik biodiesel di Desa Telagasari Kecamatan Kelumpang Hilir yang sejak selesai pembangunannya 2010 silam belum difungsikan.
Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis mengatakan, sudah saatnya keberadaan pabrik biodiesel itu difungsikan, karena sejak dibangun pada 2007 dan selesai 2010 hingga kini belum pernah dioperasikan sesuai peruntukkanya.
"Timingnya tepat, sekarang harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit relatif rendah sehingga dikeluhkan para petani, sehingga dengan dioperasikannya pabrik tersebut akan bisa menyerap produksi sawit masyarakat," kata Syairi, Senin.
Baca juga: Harga TBS sawit naik Rp26,27/kg
Sangat besar dampak positif yang ditimbulkan dengan pengoperasian pabrik biodesel yang dibangun dari pemerintah pusat melalui Kementerian riset dan teknologi (Kemenristek) senilai Rp6 miliar itu bagi masyarakat Kotabaru.
Selain akan bisa menampung TBS sawit milik masyarakat dengan harga yang lebih baik dari kondisi sekarang, lanjutnya, proyek tersebut sekaligus bisa menjadi solusi bagi penyerapan angkatan kerja di Bumi Saijaan.
Politisi Partai PDIP ini menyebut, multiplyer effect dengan dioperasikannya pabrik biodiesel dengan menjadikan CPO (crude palm oil) sebagai bahan bakunya, secara langsung dapat menjadi perbaikan harga TBS sawit khususnya milik para petani.
Pasalnya mereka (petani) tidak lagi tergantung dengan pabrik-pabrik CPO milik perusahaan besar yang notabene mempunyai kebun sendiri sehingga tidak mengutamakan pembelian sawit petani.
Baca juga: Harga cpo naik Rp164 per kilogram
"Oleh karenanya, pemerintah daerah melalui instansi terkait harus segera melakukan langkah konkret untuk memulai pengoperasian pabrik tersebut, diantaranya menyangkut legalitas formal, apakah perlu dibentuk lembaga atau hal-hal teknis lainnya," tegas Syairi.
Diketahui sebelumnya, terkait rencana pengoperasian pabrik berkapasitas 10 ton per hari itu oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, berencana menggandeng Koperasi Gajah Mada di Desa Telagasari.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Said Akhmad di Kotabaru, mengatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Sayed Jafar beberapa waktu lalu.
Baca juga: Harga TBS masih rendah, Legislatif undang stakeholder
"Bupati baru tahu bahwa ada pabrik bantuan pusat sudah diserahkan ke kabupaten, tetapi sampai sekarang belum pernah dioperasikan," ujarnya.
Menurut Said, peralatan pabrik masih terawat dan berfungsi saat terakhir kali diuji coba. Bupati kemudian menginstruksikan agar masalah yang mengganjal operasional pabrik diselesaikan sehingga aset ini tidak hanya jadi monumen.
Apalagi selama ini banyak petani sawit mandiri yang kesulitan menjual hasil kebunnya ke perusahaan dengan alasan over produksi.
Baca juga: Sebanyak 94 petani sawit terima bantuan Rp3,6 miliar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis mengatakan, sudah saatnya keberadaan pabrik biodiesel itu difungsikan, karena sejak dibangun pada 2007 dan selesai 2010 hingga kini belum pernah dioperasikan sesuai peruntukkanya.
"Timingnya tepat, sekarang harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit relatif rendah sehingga dikeluhkan para petani, sehingga dengan dioperasikannya pabrik tersebut akan bisa menyerap produksi sawit masyarakat," kata Syairi, Senin.
Baca juga: Harga TBS sawit naik Rp26,27/kg
Sangat besar dampak positif yang ditimbulkan dengan pengoperasian pabrik biodesel yang dibangun dari pemerintah pusat melalui Kementerian riset dan teknologi (Kemenristek) senilai Rp6 miliar itu bagi masyarakat Kotabaru.
Selain akan bisa menampung TBS sawit milik masyarakat dengan harga yang lebih baik dari kondisi sekarang, lanjutnya, proyek tersebut sekaligus bisa menjadi solusi bagi penyerapan angkatan kerja di Bumi Saijaan.
Politisi Partai PDIP ini menyebut, multiplyer effect dengan dioperasikannya pabrik biodiesel dengan menjadikan CPO (crude palm oil) sebagai bahan bakunya, secara langsung dapat menjadi perbaikan harga TBS sawit khususnya milik para petani.
Pasalnya mereka (petani) tidak lagi tergantung dengan pabrik-pabrik CPO milik perusahaan besar yang notabene mempunyai kebun sendiri sehingga tidak mengutamakan pembelian sawit petani.
Baca juga: Harga cpo naik Rp164 per kilogram
"Oleh karenanya, pemerintah daerah melalui instansi terkait harus segera melakukan langkah konkret untuk memulai pengoperasian pabrik tersebut, diantaranya menyangkut legalitas formal, apakah perlu dibentuk lembaga atau hal-hal teknis lainnya," tegas Syairi.
Diketahui sebelumnya, terkait rencana pengoperasian pabrik berkapasitas 10 ton per hari itu oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, berencana menggandeng Koperasi Gajah Mada di Desa Telagasari.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru Said Akhmad di Kotabaru, mengatakan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan Bupati Sayed Jafar beberapa waktu lalu.
Baca juga: Harga TBS masih rendah, Legislatif undang stakeholder
"Bupati baru tahu bahwa ada pabrik bantuan pusat sudah diserahkan ke kabupaten, tetapi sampai sekarang belum pernah dioperasikan," ujarnya.
Menurut Said, peralatan pabrik masih terawat dan berfungsi saat terakhir kali diuji coba. Bupati kemudian menginstruksikan agar masalah yang mengganjal operasional pabrik diselesaikan sehingga aset ini tidak hanya jadi monumen.
Apalagi selama ini banyak petani sawit mandiri yang kesulitan menjual hasil kebunnya ke perusahaan dengan alasan over produksi.
Baca juga: Sebanyak 94 petani sawit terima bantuan Rp3,6 miliar
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019