Bupati Tanah Laut, Kalimantan Selatan H Sukamta mengatakan, penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) merupakan salah satu program andalan nasional dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan akses penduduk pedesaan terhadap fasilitas air minum yang aman serta sanitasi yang layak melalui pendekatan berbasis masyarakat.
"Artinya pembangunan tersebut adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Posisi pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, pendamping, pendorong dan motivator," ujar bupati pada acara sosialisasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) III Untuk Desa Berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut 2020, di Aula Bappeda Tanah Laut, Kamis (3/10).
Menurut dia, berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 pemerintah telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmen, salah satunya akses yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat berupa, air minum dan sanitasi pada tahun 2019 dengan target 100 persen akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia.
Tak hanya itu, jelas dia, pemerintah juga mendukung dalam investasi fisik, baik dalam bentuk sarana prasarana seperti sumur bor, penampungan dan pipa, difasilitasi oleh pemerintah serta investiasi nonfisik berupa, manajemen.
"Semua pembangunan fisik Pamsimas saya rasa sudah baik, tapi kemudian saat ke tahapan berikutnya seringkali terdapat masalah pada persoalan manajemennya,"ungkapnya.
Bupati berpesan, kepada para kepala desa pembangunan sarana air bersih pada skala desa dan sanitasi merupakan pelayanan sosial dasar yang menjadi kewenangan pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang No.6/ 2014.
"Pelayanan sanitasi dan air bersih di desa itu ada kewenangan dari pemerintah desa untuk menyusun perencanaan, pembangunan dan pengembangan. Jadi kepala desa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi," tandasnya.
Bupati juga berharap, anggaran desa bisa dimasukkan dalam program dan kegiatan APBDes untuk pemenuhan air bersih dan sanitasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Artinya pembangunan tersebut adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Posisi pemerintah hanyalah sebagai fasilitator, pendamping, pendorong dan motivator," ujar bupati pada acara sosialisasi program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) III Untuk Desa Berkelanjutan di Kabupaten Tanah Laut 2020, di Aula Bappeda Tanah Laut, Kamis (3/10).
Menurut dia, berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 pemerintah telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmen, salah satunya akses yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat berupa, air minum dan sanitasi pada tahun 2019 dengan target 100 persen akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia.
Tak hanya itu, jelas dia, pemerintah juga mendukung dalam investasi fisik, baik dalam bentuk sarana prasarana seperti sumur bor, penampungan dan pipa, difasilitasi oleh pemerintah serta investiasi nonfisik berupa, manajemen.
"Semua pembangunan fisik Pamsimas saya rasa sudah baik, tapi kemudian saat ke tahapan berikutnya seringkali terdapat masalah pada persoalan manajemennya,"ungkapnya.
Bupati berpesan, kepada para kepala desa pembangunan sarana air bersih pada skala desa dan sanitasi merupakan pelayanan sosial dasar yang menjadi kewenangan pemerintah desa sesuai dengan Undang-Undang No.6/ 2014.
"Pelayanan sanitasi dan air bersih di desa itu ada kewenangan dari pemerintah desa untuk menyusun perencanaan, pembangunan dan pengembangan. Jadi kepala desa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar air bersih dan sanitasi," tandasnya.
Bupati juga berharap, anggaran desa bisa dimasukkan dalam program dan kegiatan APBDes untuk pemenuhan air bersih dan sanitasi.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019