Ribuan mahasiswa yang berasal dari sejumlah kampus dan organisasi kemahasiswaan mendatangi Kantor Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan menuntut seluruh jajaran pemerintahan serius menangani kebakaran hutan dan lahan.
Sejak Selasa pagi ribuan massa yang mengenakan jaket almamater serta atribut organisasi berdatangan ke kantor Pemprov Kalsel Jalan Trikora Banjarbaru dan berkumpul di depan teras pusat pemerintahan itu.
Mereka meminta seluruh jajaran Pemprov menyikapi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang marak terjadi dan menilai pemprov lamban dalam menangani bencana tersebut.
Dibawah pengamanan berlapis dari personel gabungan Polda Kalsel, Brimobda, Polres Banjarbaru dan Satpol PP dan Damkar Kalsel, massa menemui Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi sejumlah pejabat.
Koordinator Wilayah BEM se Kalsel Gholam Reza kedatangan ribuan mahasiswa ke Pemprov Kalsel ingin menuntut keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan karhutla di provinsi setempat.
"Terjadinya karhutla dan berdampak munculnya kabut asap merupakan peristiwa tahunan sehingga kami menuntut Pemprov Kalsel serius menanggulangi agar terhindar dari dampak buruk," ujarnya.
Ditekankan, mahasiswa menuntut Pemprov melakukan pengawasan berkala dan berupaya melakukan pencegahan karhutla yang selalu terjadi selama musim kemarau melanda wilayah setempat.
Selain itu, menuntut pemerintah daerah menyediakan tenaga medis dan obat-obatan di daerah terkena dampak kebakaran hutan dan lahan serta memeriksa kesehatan secara berkala terhadap masyarakat.
Tuntutan lain, mendesak Presiden Jokowi memenuhi janji mencopot Pangdam, Kapolda hingga Danrem yang dinilai tidak becus mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kewenangannya.
"Kami meminta pemerintah pusat dan daerah menindak tegas serta mengusut tuntas pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai UU yang berlaku," tegas Ketua BEM Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari itu.
Gubernur Sahbirin Noor mengatakan, pihaknya serius menangani karhutla mulai dari mengkoordinasikan bupati dan wali kota pada 13 kabupaten dan kota di Kalsel maupun menindak pelaku melalui aparat kepolisian.
"Kami meminta bupati dan wali kota untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi karhutla disamping sejumlah pelaku pembakaran lahan yang ditindak baik ditangani Polda Kalsel maupun Polres," ujarnya.
Ditambahkan, sesuai laporan tertulis Satgas Karhutla Kalsel terdapat 21 tersangka diamankan Polda Kalsel dari 13 kabupaten kota yang diduga melakukan pembakaran baik dari perusahan maupun perorangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Sejak Selasa pagi ribuan massa yang mengenakan jaket almamater serta atribut organisasi berdatangan ke kantor Pemprov Kalsel Jalan Trikora Banjarbaru dan berkumpul di depan teras pusat pemerintahan itu.
Mereka meminta seluruh jajaran Pemprov menyikapi bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang marak terjadi dan menilai pemprov lamban dalam menangani bencana tersebut.
Dibawah pengamanan berlapis dari personel gabungan Polda Kalsel, Brimobda, Polres Banjarbaru dan Satpol PP dan Damkar Kalsel, massa menemui Gubernur Kalsel Sahbirin Noor didampingi sejumlah pejabat.
Koordinator Wilayah BEM se Kalsel Gholam Reza kedatangan ribuan mahasiswa ke Pemprov Kalsel ingin menuntut keseriusan pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan karhutla di provinsi setempat.
"Terjadinya karhutla dan berdampak munculnya kabut asap merupakan peristiwa tahunan sehingga kami menuntut Pemprov Kalsel serius menanggulangi agar terhindar dari dampak buruk," ujarnya.
Ditekankan, mahasiswa menuntut Pemprov melakukan pengawasan berkala dan berupaya melakukan pencegahan karhutla yang selalu terjadi selama musim kemarau melanda wilayah setempat.
Selain itu, menuntut pemerintah daerah menyediakan tenaga medis dan obat-obatan di daerah terkena dampak kebakaran hutan dan lahan serta memeriksa kesehatan secara berkala terhadap masyarakat.
Tuntutan lain, mendesak Presiden Jokowi memenuhi janji mencopot Pangdam, Kapolda hingga Danrem yang dinilai tidak becus mengatasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah kewenangannya.
"Kami meminta pemerintah pusat dan daerah menindak tegas serta mengusut tuntas pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai UU yang berlaku," tegas Ketua BEM Uniska Muhammad Arsyad Al Banjari itu.
Gubernur Sahbirin Noor mengatakan, pihaknya serius menangani karhutla mulai dari mengkoordinasikan bupati dan wali kota pada 13 kabupaten dan kota di Kalsel maupun menindak pelaku melalui aparat kepolisian.
"Kami meminta bupati dan wali kota untuk bersama-sama mencegah dan menanggulangi karhutla disamping sejumlah pelaku pembakaran lahan yang ditindak baik ditangani Polda Kalsel maupun Polres," ujarnya.
Ditambahkan, sesuai laporan tertulis Satgas Karhutla Kalsel terdapat 21 tersangka diamankan Polda Kalsel dari 13 kabupaten kota yang diduga melakukan pembakaran baik dari perusahan maupun perorangan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019