“Eliminasi anjing liar batal karena tidak ada penambahan anggaran untuk kegiatan ini di APBD perubahan tahun ini,” kata Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Mukomuko Warsiman dalam keterangannya di Mukomuko, Sabtu.
Pemerintah setempat melalui Dinas Pertanian selama dua tahun berturut-turut sejak tahun 2018 sampai sekarang batal melaksanakan kegiatan eliminasi anjing liar di daerah ini karena tidak adanya penambahan anggaran untuk melaksanakan kegiatan itu di APBD perubahan.
Instansi ini setiap tahun sejak tahun 2018 dan 2019 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp35 juta untuk melaksanakan kegiatan pemusnahan anjing liar, atau menurun dibandingkan anggaran pada tahun sebelumnya sebesar Rp75 juta.
Baca juga: Distan Tabalong optimasi 3.200 hektare lahan rawa
Anggaran sebesar Rp35 juta tersebut hanya untuk membeli racun stricnin, sedangkan anggaran itu tidak cukup lagi untuk operasional tim gabungan eliminasi anjing liar pemerintah setempat.
Ia menyebutkan, instansinya membutuhkan anggaran minimal sebesar Rp75 juta untuk melaksanakan kegiatan eliminasi anjing liar yang melibatkan tim gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Satpol PP, camat, kepala desa di daerah ini.
Selain itu, katanya, untuk operasional tim gabungan yang terdiri dari instansi itu, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, polisi, TNI dan perangkat desa dan camat.
Ia menyatakan, instansinya melaksanakan kegiatan memusnahkan anjing liar di pemukiman penduduk dan dan jalan raya guna mengurangi populasi hewan penular rabies di daerah itu.
Baca juga: Distan akan gandeng Satpol PP tegakan Perda pemanfaatan RPH
“Untuk kegiatan eliminasi seyogyanya untuk mengeliminir atau mengurangi populasi anjing liar, dimana anjing liar tidak terkena vaksin ketika kita melakukan vaksinasi karena berbahaya dan bisa munculkan kasus rabies di masyarakat, sehingga harapan kegiatan itu,” ujarnya.
Ia menyatakan, instansi sejak dua tahun ini sudah berusaha mengajukan anggaran tetapi dalam pelaksanaannya tergantung kondisi keuangan daerah sehingga kegiatan ini tidak bisa terlaksana.
“Tahun 2018 sama kita sudah berusaha mengajukan anggaran tetapi kondisi anggaran daerah yang tidak memungkinkan untuk menambah anggaran untuk kegiatan ini,” ujarnya pula.
Lebih lanjut, ia menyatakan, instansinya mengusulkan kegiatan eliminasi anjing luar karena dinas ini banyak mendapatkan usulan dari masyarakat perihal banyaknya anjing liar di wilayahnya.
Baca juga: Distan periksa 1012 ekor hewan Qurban
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019