Pemerintah Kabupaten Tabalong akan membangun Mall Pelayanan Publik yang representatif serta mudah diakses sebagai upaya meningkatkan pelayanan yang prima dan berkualitas pada masyarakat.
Hal ini disampaikan Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani dalam pemaparannya terkait progres pembangunan Mall Pelayanan Publik Tabalong dihadapan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
"Kita perlu memiliki pusat layanan yang lebih efektif, efisien, cepat dan nyaman," jelas Anang.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Tabalong telah memiliki Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan seperti IMB dan lain sebagainya.
Namun Anang berkeinginan membangun wadah yang bisa melayani kebutuhan masyarakat di bidang perijinan, pencatatan sipil, dan kebutuhan lainnya yang lebih efektif, efisien, cepat dan nyaman.
Apalagi posisi Kabupaten Tabalong yang strategis dan dekat dengan calon ibu kota Negara baru pelayanan publik harus lebih ditingkatkan, salah satunya membangun Mall Pelayanan Publik.
Saat ini Pemkab Tabalong telah menyediakan bangunan yang akan dijadikan pusat layanan publik dengan memanfaatkan Mall Athaibah Mabuun belum difungsikan.
Sedangkan instansi yang nantinya bergabung di Mall Pelayanan Publik dari unsur Pemerintahan, Kementerian/Lembaga, BUMD/BUMD serta perusahaan swasta.
“Lelang renovasi fisik Mall Pelayanan Publik telah kita lakukan dan soft launching dilaksanakan pada hari jadi kabupaten," jelas Anang.
Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisha sangat antusias dengan rencana pembangunan MPP di Kabupaten Tabalong sebagai wujud komitmen yang kuat dari Kepala Daerah, DPRD dan seluruh Instansi yang ada di daerah.
“Saat ini ada 17 Mall Pelayanan Publik di Indonesia yang sudah beroperasi”, jelas Diah.
Mengingat Kemenpan dan sedang gencar menyukseskan reformasi birokrasi melalui program Indonesia Melayani yang masuk Gerakan Revolusi Mental Presiden Jokowi.
Sebagai informasi, pembangunan Mall Pelayanan Publik di Tabalong akan menjadi yang pertama di Provinsi Kalimantan Selatan dan kedua setelah Kota Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Hal ini disampaikan Bupati Tabalong, H Anang Syakhfiani dalam pemaparannya terkait progres pembangunan Mall Pelayanan Publik Tabalong dihadapan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
"Kita perlu memiliki pusat layanan yang lebih efektif, efisien, cepat dan nyaman," jelas Anang.
Meskipun Pemerintah Kabupaten Tabalong telah memiliki Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan seperti IMB dan lain sebagainya.
Namun Anang berkeinginan membangun wadah yang bisa melayani kebutuhan masyarakat di bidang perijinan, pencatatan sipil, dan kebutuhan lainnya yang lebih efektif, efisien, cepat dan nyaman.
Apalagi posisi Kabupaten Tabalong yang strategis dan dekat dengan calon ibu kota Negara baru pelayanan publik harus lebih ditingkatkan, salah satunya membangun Mall Pelayanan Publik.
Saat ini Pemkab Tabalong telah menyediakan bangunan yang akan dijadikan pusat layanan publik dengan memanfaatkan Mall Athaibah Mabuun belum difungsikan.
Sedangkan instansi yang nantinya bergabung di Mall Pelayanan Publik dari unsur Pemerintahan, Kementerian/Lembaga, BUMD/BUMD serta perusahaan swasta.
“Lelang renovasi fisik Mall Pelayanan Publik telah kita lakukan dan soft launching dilaksanakan pada hari jadi kabupaten," jelas Anang.
Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisha sangat antusias dengan rencana pembangunan MPP di Kabupaten Tabalong sebagai wujud komitmen yang kuat dari Kepala Daerah, DPRD dan seluruh Instansi yang ada di daerah.
“Saat ini ada 17 Mall Pelayanan Publik di Indonesia yang sudah beroperasi”, jelas Diah.
Mengingat Kemenpan dan sedang gencar menyukseskan reformasi birokrasi melalui program Indonesia Melayani yang masuk Gerakan Revolusi Mental Presiden Jokowi.
Sebagai informasi, pembangunan Mall Pelayanan Publik di Tabalong akan menjadi yang pertama di Provinsi Kalimantan Selatan dan kedua setelah Kota Samarinda di Provinsi Kalimantan Timur.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019