Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tabalong menggandeng Kantor Pajak Pratama Tanjung dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah.
Kepala BPPRD Kabupaten Tabalong Erwan Mardani menyampaikan hingga Agustus 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai 60 persen dari target Rp206 miliar pada 2019.
"Kita mengupayakan target PAD Rp206 miliar tahun ini bisa tercapai salah satunya dengan menggandeng KPP Tanjung," jelas Erwan.
Selain menggandeng Kantor Pajak Prataman Tanjung BPPRD setempat juga menandatangani MOu dengan Bank Kalsel dan Bank Mandiri.
Erwan menyampaikan pihak perbankan diharapkan bisa memberikan kemudahan layanan bagi para wajib pajak sehingga optimalisasi PAD bisa terealisasi.
Hal ini disampaikan Erwan dalam rapat koordinasi optimalisasi dan yustisi PAD yang dibuka langsung Bupati Tabalong Anang Syakhfiani.
Dalam rakor ini BPPRD setempat mengundang Kepala KPP Tanjung Bahagia Pinem terkait pemaparan optimalisasi penerimaan.
Menurut Bahagia optimalisasi penerimaan mencakup karyawan, pph orang pribadi hingga PBB.
"Kita perlu membuat Peraturan Bupati agar optimalisasi penerimaan bisa terealisasi mengingat masih banyak karyawan perusahaan yang belum memiliki NPWP," jelas Bahagia.
Termasuk optimalisasi pengawasan atas wajib pajak orang pribadi antara lain pemilik restoran, penginapan, hiburan hingga usaha sarang wallet.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kepala BPPRD Kabupaten Tabalong Erwan Mardani menyampaikan hingga Agustus 2019 realisasi Pendapatan Asli Daerah mencapai 60 persen dari target Rp206 miliar pada 2019.
"Kita mengupayakan target PAD Rp206 miliar tahun ini bisa tercapai salah satunya dengan menggandeng KPP Tanjung," jelas Erwan.
Selain menggandeng Kantor Pajak Prataman Tanjung BPPRD setempat juga menandatangani MOu dengan Bank Kalsel dan Bank Mandiri.
Erwan menyampaikan pihak perbankan diharapkan bisa memberikan kemudahan layanan bagi para wajib pajak sehingga optimalisasi PAD bisa terealisasi.
Hal ini disampaikan Erwan dalam rapat koordinasi optimalisasi dan yustisi PAD yang dibuka langsung Bupati Tabalong Anang Syakhfiani.
Dalam rakor ini BPPRD setempat mengundang Kepala KPP Tanjung Bahagia Pinem terkait pemaparan optimalisasi penerimaan.
Menurut Bahagia optimalisasi penerimaan mencakup karyawan, pph orang pribadi hingga PBB.
"Kita perlu membuat Peraturan Bupati agar optimalisasi penerimaan bisa terealisasi mengingat masih banyak karyawan perusahaan yang belum memiliki NPWP," jelas Bahagia.
Termasuk optimalisasi pengawasan atas wajib pajak orang pribadi antara lain pemilik restoran, penginapan, hiburan hingga usaha sarang wallet.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019