Setelah terakhir bertugas di Kalimantan Selatan pada 2005 dengan menjabat Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Agus Toyib akhirnya kembali ke Bumi Lambung Mangkurat dengan memimpin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Kalsel.
Kembalinya Agus pun disambut hangat para rekan dan koleganya di Kalsel. Hal itu tergambar saat acara pisah sambut menandai kepemimpinan Agus menggantikan R Natanegara Kartika Purnama, Senin (2/9).
"Selama empat tahun berdinas di Kalsel, yaitu dari 2001 hingga 2005, tentu jadi pengalaman berharga bagi saya untuk bekal memimpin Kanwil saat ini," ucap Agus.
Dia pun berharap dapat menjalankan tugas semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dalam peningkatan kinerja seluruh jajaran di Kalsel.
"Saya mohon doa restu kepada seluruh jajaran juga masyarakat Kalsel agar saya dapat diterima sebagai warga Banua yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai perwakilan Kemenkumham di daerah," tandas alumni sekolah kedinasan (ikatan dinas) Kementerian Hukum dan HAM RI, yaitu Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) atau yang sekarang berbentuk Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) tahun 1984.
Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Kalsel dipimpin sementara oleh Pelaksana Tugas R Natanegara Kartika Purnama yang juga sebagai Kepala Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum dan HAM sehubungan dengan Ferdinand Siagian, selaku Kepala Kantor Wilayah sebelumnya yang melanjutkan tugas sebagai Analis Keimigrasian Ahli Utama pada 30 Juni 2019 lalu.
Sedangkan Agus Toyib sendiri melepas jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh.
Adapun pergantian pejabat pimpinan Tinggi Pratama juga terjadi pada pejabat Kepala Divisi Keimigrasian. Pejabat lama, Dodi. K.H. Atmaja akan digantikan oleh Teodorus Simarmata, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Keimigrasian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah.
Dodi. K.H. Atmaja selanjutnya bertugas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.
Pergantian pimpinan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dinilai cukup penting dan strategis mengingat tugas pokok dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, pada lingkup provinsi sebagian diserahkan dan dikoordinasikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pada masing-masing provinsi.
