Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) dinilai kurang siap mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal itu, kata anggota Fraksi Nasdem
DPRD Kalimantan Tengah Lodewik CH Iban di Palangka Raya, Kamis, terlihat dari tidak tersedianya bantuan intensif dan konsumsi bagi para petugas pemadam di lapangan yang sedang berupaya memadamkan lahan terbakar.
Alat sumur bor yang sudah banyak terpasang selama ini pun terlihat tidak terpelihara. Akibatnya pada saat digunakan tidak mampu maksimal bekerja dan penanganan kebakaran lahan gambut pun kurang memperhatikan aspek karakteristik.
"Akibat tidak memperhatikan aspek karakteristik gambut tersebut, membuat kabut asap semakin parah dan pekat," kata Lodewik.
Baca juga: Menkopulhukam bersama Panglima TNI dan Kapolri rencana kunjungi Kalteng
Selain itu, bantuan masker gratis dari pemerintah dan bantuan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap pun masih kurang. Bahkan imbauan kepada sekolah-sekolah untuk mempertimbangkan meliburkan para siswa kurang diperhatikan pemerintah.
Melihat berbagai kondisi itu, Fraksi Partai Nasdem pun meminta Pemprov Kalteng memberikan penjelasan terkait apa saja yang telah dilakukan dalam menanggulangi karhutla pada tahun ini.
"Penjelasan tersebut sangat penting agar DPRD dan seluruh elemen masyarakat mengetahui apa saja yang telah dilakukan pemprov serta sejauh mana hasilnya bagi penanggulangan karhutla," kata Lodewik.
Baca juga: Karhutla berkurang RSJ Sambang Lihum bebas serangan kera
Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah provinsi melakukan upaya nyata, terencana dan terukur serta berkesinambungan dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di wilayah ini.
Untuk merealisasikan semua itu dapat dimulai dengan membuat program dan kegiatan yang bersifat pencegahan dan pengendalian serta penanganan,
Baca juga: Kapolda ajak warga manfaatkan "Bekantan" laporkan karhutla
Karhutla sudah terjadi beberapa kali di Kalteng dan dampaknya membuat polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan serta mengganggu penerbangan.
"Hal seperti ini harus disikapi secara serius," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Hal itu, kata anggota Fraksi Nasdem
DPRD Kalimantan Tengah Lodewik CH Iban di Palangka Raya, Kamis, terlihat dari tidak tersedianya bantuan intensif dan konsumsi bagi para petugas pemadam di lapangan yang sedang berupaya memadamkan lahan terbakar.
Alat sumur bor yang sudah banyak terpasang selama ini pun terlihat tidak terpelihara. Akibatnya pada saat digunakan tidak mampu maksimal bekerja dan penanganan kebakaran lahan gambut pun kurang memperhatikan aspek karakteristik.
"Akibat tidak memperhatikan aspek karakteristik gambut tersebut, membuat kabut asap semakin parah dan pekat," kata Lodewik.
Baca juga: Menkopulhukam bersama Panglima TNI dan Kapolri rencana kunjungi Kalteng
Selain itu, bantuan masker gratis dari pemerintah dan bantuan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak asap pun masih kurang. Bahkan imbauan kepada sekolah-sekolah untuk mempertimbangkan meliburkan para siswa kurang diperhatikan pemerintah.
Melihat berbagai kondisi itu, Fraksi Partai Nasdem pun meminta Pemprov Kalteng memberikan penjelasan terkait apa saja yang telah dilakukan dalam menanggulangi karhutla pada tahun ini.
"Penjelasan tersebut sangat penting agar DPRD dan seluruh elemen masyarakat mengetahui apa saja yang telah dilakukan pemprov serta sejauh mana hasilnya bagi penanggulangan karhutla," kata Lodewik.
Baca juga: Karhutla berkurang RSJ Sambang Lihum bebas serangan kera
Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah provinsi melakukan upaya nyata, terencana dan terukur serta berkesinambungan dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi di wilayah ini.
Untuk merealisasikan semua itu dapat dimulai dengan membuat program dan kegiatan yang bersifat pencegahan dan pengendalian serta penanganan,
Baca juga: Kapolda ajak warga manfaatkan "Bekantan" laporkan karhutla
Karhutla sudah terjadi beberapa kali di Kalteng dan dampaknya membuat polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan serta mengganggu penerbangan.
"Hal seperti ini harus disikapi secara serius," katanya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019