Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengungkapkan masih ada kebutuhan 254.173 orang aparat sipil negara (ASN) yang akan dipenuhi pada tahun ini.
"Masih ada kebutuhan ASN 254.173 orang di pusat dan daerah," kata Syafruddin saat menjadi pembicara dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.
Baca juga: Berikut formasi CPNS dan PPPK 2019 Pemkab HST
Ia menjelaskan kebutuhan ASN di tingkat pusat mencapai sekitar 46 ribu yang terbagi atas 23 ribu PNS dan 23 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara di tingkat daerah, lanjut dia, masih dibutuhkan 207.748 ASN.
"Pemda masih membutuhkan 62.326 PNS dan 145.424 PPPK untuk guru dan tenaga kesehatan," katanya.
Baca juga: Tanah Bumbu usulkan 779 formasi CPNS
Sesuai arahan Kementerian Keuangan, kata dia, rekrutmen PPPK sudah bisa dimulai setelah 17 Agustus.
Sementara rekrutmen CPNS, lanjut dia, rencananya dilaksanakan paling cepat Oktober 2019.
"Keputusannya dilaksanakan pada triwulan terakhir karena duitnya ada di sana," katanya.
Ia menambahkan keputusan itu didasarkan atas kemampuan APBD pemda yang tidak sanggup membiayai PPPK.
Baca juga: Gubernur: ASN Kalsel harus mampu beradaptasi dengan teknologi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
"Masih ada kebutuhan ASN 254.173 orang di pusat dan daerah," kata Syafruddin saat menjadi pembicara dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Semarang, Jawa Tengah, Rabu.
Baca juga: Berikut formasi CPNS dan PPPK 2019 Pemkab HST
Ia menjelaskan kebutuhan ASN di tingkat pusat mencapai sekitar 46 ribu yang terbagi atas 23 ribu PNS dan 23 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sementara di tingkat daerah, lanjut dia, masih dibutuhkan 207.748 ASN.
"Pemda masih membutuhkan 62.326 PNS dan 145.424 PPPK untuk guru dan tenaga kesehatan," katanya.
Baca juga: Tanah Bumbu usulkan 779 formasi CPNS
Sesuai arahan Kementerian Keuangan, kata dia, rekrutmen PPPK sudah bisa dimulai setelah 17 Agustus.
Sementara rekrutmen CPNS, lanjut dia, rencananya dilaksanakan paling cepat Oktober 2019.
"Keputusannya dilaksanakan pada triwulan terakhir karena duitnya ada di sana," katanya.
Ia menambahkan keputusan itu didasarkan atas kemampuan APBD pemda yang tidak sanggup membiayai PPPK.
Baca juga: Gubernur: ASN Kalsel harus mampu beradaptasi dengan teknologi
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019