Kepala badan perencanaan dan pengembangan penelitian pembangunan daerah bersama kepala dinas pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak menghadiri kegiatan verifikasi lapangan program kabupaten/kota layak anak yang dihadiri langsung Deputi tumbuh kembang anak Kementerian PPPA Leny Nurhayanti Rosalin di Banjarbaru Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas pemerdayaan perempuan dan anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Gusti Iskandariah di Banjarbaru, Rabu mengatakan, verifikasi lapangan ini dalam rangka evaluasi program kabupaten layak anak (KLA) yang diikuti tujuh kabupaten/kota di Kalsel termasuk HSU.
" Hingga verifikasi mandiri kemaren perolehan poin untuk KLA Kabupaten HSU sebesar 632 yang berarti masih masuk kategori madya, padahal kita menginginkan peningkatan kategori," ujar Gusti Iskandariah.
Gusti mengatakan masih disediakan waktu perbaikan oleh tim dari Kementerian PPPA khususnya menyangkut pengembangan program KLA dari April 2018 hingga Maret 2019 sebelum dilakukan verifikasi final.
Ia. berharap SKPD lainnya di Kabupaten HSU masih bisa memberikan dukungan agar nilai KLA Kabupaten HSU bisa meningkat.
"Kita sangat mengharapkan kerja sama dan dukungan rekan-rekan dari SKPD lain untuk memberikan masukan data kegiatan untuk mendongkrak nilai KLA," tandasnya.
Pada kegiatan verifikasi lapangan yang dilaksanakan di ruang Saberani Sulaiman Kantor Sekretariat Pemrpov Kalsel di Banjarbaru tersebut, tim verifikasi memberikan masukan dan saran untuk perbaikan laporan kinerja pengembangan KLA pemerintah kabupaten/kota.
Deputi Tumbuh kembang anak Leny Nurhayanti Rosalin diantaranya meminta kinerja gugus tugas (GT) KLA lebih bersinergi, khususnya kepada Bappelitbangda yang memiliki akses data dan pembinaan terhadap SKPD.
Ia menilai tim GT KLA kabupaten/kota kurang berfungsi penuh. Bahkan ILeny menyarankan kalau perlu dilakukan evaluasi dan meriview SK gugus tugas agar lebih holistik dan memasukan semua unsur terkait didalamnya.
Beberapa penilaian lain juga diungkapkan terkait kesalahan dalam pelaporan data penyampaian pendapat anak lewat forum anak, rencana aksi daerah, kemitraan dengan media dan lainnya.
Leny kembali mengingatkan pentingnya mewujudkan KLA, karena KLA terintegrasi dengan sistem kabupaten kota lainnya dan SDGs
Sistem kabupaten/kota yang dimaksud Leny adalah kabupaten/kota hijau, cerdas, peduli HAM, kota sehat, kota inklusi dan lainnya.
"Jika KLA terpenuhi maka secara otomatis memiliki peluang menjadi kabupaten/kota lainnya dalam sistem tersebut disebabkan 24 indikator kLA juga ada pada sistem kabupaten/kota hijau, peduli HAM dan lainnya," terangnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Kepala Dinas pemerdayaan perempuan dan anak (DPPPA) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Gusti Iskandariah di Banjarbaru, Rabu mengatakan, verifikasi lapangan ini dalam rangka evaluasi program kabupaten layak anak (KLA) yang diikuti tujuh kabupaten/kota di Kalsel termasuk HSU.
" Hingga verifikasi mandiri kemaren perolehan poin untuk KLA Kabupaten HSU sebesar 632 yang berarti masih masuk kategori madya, padahal kita menginginkan peningkatan kategori," ujar Gusti Iskandariah.
Gusti mengatakan masih disediakan waktu perbaikan oleh tim dari Kementerian PPPA khususnya menyangkut pengembangan program KLA dari April 2018 hingga Maret 2019 sebelum dilakukan verifikasi final.
Ia. berharap SKPD lainnya di Kabupaten HSU masih bisa memberikan dukungan agar nilai KLA Kabupaten HSU bisa meningkat.
"Kita sangat mengharapkan kerja sama dan dukungan rekan-rekan dari SKPD lain untuk memberikan masukan data kegiatan untuk mendongkrak nilai KLA," tandasnya.
Pada kegiatan verifikasi lapangan yang dilaksanakan di ruang Saberani Sulaiman Kantor Sekretariat Pemrpov Kalsel di Banjarbaru tersebut, tim verifikasi memberikan masukan dan saran untuk perbaikan laporan kinerja pengembangan KLA pemerintah kabupaten/kota.
Deputi Tumbuh kembang anak Leny Nurhayanti Rosalin diantaranya meminta kinerja gugus tugas (GT) KLA lebih bersinergi, khususnya kepada Bappelitbangda yang memiliki akses data dan pembinaan terhadap SKPD.
Ia menilai tim GT KLA kabupaten/kota kurang berfungsi penuh. Bahkan ILeny menyarankan kalau perlu dilakukan evaluasi dan meriview SK gugus tugas agar lebih holistik dan memasukan semua unsur terkait didalamnya.
Beberapa penilaian lain juga diungkapkan terkait kesalahan dalam pelaporan data penyampaian pendapat anak lewat forum anak, rencana aksi daerah, kemitraan dengan media dan lainnya.
Leny kembali mengingatkan pentingnya mewujudkan KLA, karena KLA terintegrasi dengan sistem kabupaten kota lainnya dan SDGs
Sistem kabupaten/kota yang dimaksud Leny adalah kabupaten/kota hijau, cerdas, peduli HAM, kota sehat, kota inklusi dan lainnya.
"Jika KLA terpenuhi maka secara otomatis memiliki peluang menjadi kabupaten/kota lainnya dalam sistem tersebut disebabkan 24 indikator kLA juga ada pada sistem kabupaten/kota hijau, peduli HAM dan lainnya," terangnya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019