Wakil Bupati Barito Kuala (Wabup Batola), Kalimantan Selatan H Rahmadian Noor, membina pelaksanaan Upacara Bendera Awal Bulan Juli 2019, di halaman Kantor Bupati Batola, Senin (1/7).
Terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan pada apel yang diikuti Pj Sekda Batola H Abdul Manaf, para staf ahli bupati, asisten, para pejabat eselon II, III, IV dan para pelaksana.
Permasalahan itu diantaranya menyangkut program dan kegiatan yang dilaksanakan, SAKIP, rencana penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja (tukin), serta terkait seragam, atribut dan kelengkapannya.
“Jika mengambil garis linier antara waktu berjalan dengan anggaran yang dilaksanakan sesuai yang tertera dalam dokumen RKA masing-masing SKPD tentu kita berharap anggaran yang terserap sudah 50 mencapai persen,” katanya sembari menyebut mengingat saat ini sudah memasuki hari pertama triwulan ketiga.
Kepada seluruh ASN, terutama para pimpinan SKPD, wabup berpesan, supaya dapat melihat dan mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sampai sejauh mana progres dan tahapan.
“Jangan ragu-ragu melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan berhubungan dengan masyarakat supaya bisa lebih mengetahui kelemahan dan kekurangan atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan,” pintanya.
Supaya di tahun mendatang program dan kegiatan yang dilaksanakan, lanjutnya, bisa ditingkatkan dan disempurnakan serta bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Orientasi kita bukan cuma hasil namun bagaimana dampaknya dan perjalanannya nanti terhadap kehidupan masyarakat di batola,” pungkasnya.
Untuk dinas-dinas yang kegiatan dan programnya berupa belanja modal yang memerlukan tahapan proses pelelangan supaya segera melaksanakannya, mengingat sisa waktu yang tinggal 6 bulan tergolong singkat.
“Saya minta bapak ibu saatnya melakukan evaluasi. Saya tidak ingin ada penumpukan kegiatan di akhir tahun sehingga akan merepotkan dalam mempersiapkan segala macam administrasi baik yang berkaitan dengan proyek atau lainnya,” katanya.
Lebih-lebih, jelas dia, sebentar lagi akan memasuki pembahasan APBD Peruahan 2019.
Terkait pelaksanaan evaluasi ini, wabup minta Pj Sekda bersama Kepala Bapelitbang untuk mereviuw kembali perjalanan program dan kegiatan apakah sudah berjalan, agar pada usulan penambahan anggaran di perubahan kegiatan APBD Murninya sudah tidak dikhawatirkan.
“Evaluasi ini sangat penting dan bagian dari kita untuk meningkatkan kinerja Pemkab Batola. Apalagi jika dihubungkan dengan nilai SAKIP yang membutuhkan perhatian agar jangan sampai terjadi penurunan dari nilai B yang ditempati Batola saat ini,” tandasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi sorotan pada apel yang diikuti Pj Sekda Batola H Abdul Manaf, para staf ahli bupati, asisten, para pejabat eselon II, III, IV dan para pelaksana.
Permasalahan itu diantaranya menyangkut program dan kegiatan yang dilaksanakan, SAKIP, rencana penerapan tambahan penghasilan pegawai (TPP) atau tunjangan kinerja (tukin), serta terkait seragam, atribut dan kelengkapannya.
“Jika mengambil garis linier antara waktu berjalan dengan anggaran yang dilaksanakan sesuai yang tertera dalam dokumen RKA masing-masing SKPD tentu kita berharap anggaran yang terserap sudah 50 mencapai persen,” katanya sembari menyebut mengingat saat ini sudah memasuki hari pertama triwulan ketiga.
Kepada seluruh ASN, terutama para pimpinan SKPD, wabup berpesan, supaya dapat melihat dan mengevaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan sampai sejauh mana progres dan tahapan.
“Jangan ragu-ragu melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan berhubungan dengan masyarakat supaya bisa lebih mengetahui kelemahan dan kekurangan atas kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan,” pintanya.
Supaya di tahun mendatang program dan kegiatan yang dilaksanakan, lanjutnya, bisa ditingkatkan dan disempurnakan serta bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Orientasi kita bukan cuma hasil namun bagaimana dampaknya dan perjalanannya nanti terhadap kehidupan masyarakat di batola,” pungkasnya.
Untuk dinas-dinas yang kegiatan dan programnya berupa belanja modal yang memerlukan tahapan proses pelelangan supaya segera melaksanakannya, mengingat sisa waktu yang tinggal 6 bulan tergolong singkat.
“Saya minta bapak ibu saatnya melakukan evaluasi. Saya tidak ingin ada penumpukan kegiatan di akhir tahun sehingga akan merepotkan dalam mempersiapkan segala macam administrasi baik yang berkaitan dengan proyek atau lainnya,” katanya.
Lebih-lebih, jelas dia, sebentar lagi akan memasuki pembahasan APBD Peruahan 2019.
Terkait pelaksanaan evaluasi ini, wabup minta Pj Sekda bersama Kepala Bapelitbang untuk mereviuw kembali perjalanan program dan kegiatan apakah sudah berjalan, agar pada usulan penambahan anggaran di perubahan kegiatan APBD Murninya sudah tidak dikhawatirkan.
“Evaluasi ini sangat penting dan bagian dari kita untuk meningkatkan kinerja Pemkab Batola. Apalagi jika dihubungkan dengan nilai SAKIP yang membutuhkan perhatian agar jangan sampai terjadi penurunan dari nilai B yang ditempati Batola saat ini,” tandasnya.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019