Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman akan menyiapkan standarisasi dan sertifikasi mutu aspal Buton olahan agar sumber daya alam asal Sulawesi Tenggara itu bisa memimpin pasar dunia.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, mengatakan sertifikasi mutu produk aspal Buton menjadi permasalahan yang menghambat pengembangan aspal Buton (asbuton).
Ia menyebut beberapa produsen aspal buton olahan sudah melakukan tes dengan metode uji SNI pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tujuan untuk memenuhi standarisasi.
"Beberapa jenis aspal Buton olahan yang sudah diuji dengan Metoda Uji SNI yaitu B5/20 dan B50/30, di samping produksi jenis-jenis aspal Buton olahan tersebut, untuk mengganti aspal minyak maka pemerintah harus mendorong pengembangan industri aspal Buton ekstraksi penuh (full extraction) yang bersertifikasi," jelasnya.
Berdasarkan data izin usaha pertambangan (IUP) aspal Buton dari tiga kabupaten Buton yang mencapai luas sekitar 30.904 hektare dan data deposit aspal Buton dengan jumlah luas 37.653,78 hektare, total cadangan aspal Buton mencapai 662.960.267 ton. Sayangnya, pemanfaatan Aspal Buton baru mencapai 70.000 ton.
Oleh karena itu, lanjut Agung, pemerintah daerah harus mengambil peran dalam masalah penataan IUP yang aktif baru 10 persen guna mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Aspal Buton harus menjadi ikon nasional, tak hanya nasional tapi harus sampai internasional. Kalau semangatnya sudah sama pasti akan bisa selesai, semangat untuk negara dan bangsa," tambahnya.
Asisten Deputi Kemenko Maritim Bidang Sumber Daya Mineral, Energi, dan Nonkonvensional Amalyos memaparkan pada tahap awal pemerintah akan fokus pada standarisasi aspal Buton. Standarisasi dan sertifikasi diharapkan dapat menjaga kualitas mutu produk aspal Buton.
"Kami menekankan bahwa aspal Buton sampai saat ini belum mendapat sertifkasi mutu. Presiden sudah memberikan arahan bagaimana pemanfaatan dari aspal Buton, bagaimana kita bisa mendorong untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri," tambahnya.
Berdasarkan data rencana Kementerian PUPR, penggunaan aspal Buton sangat besar dengan total panjang dan volume penanganan mencapai 999,33 km atau senilai 70.762,49 ton. Sementara itu, realisasi sepanjang 2007-2018 kurang lebih sebesar 33.986 ton/tahun.
Sedangkan penggunaan aspal Buton saat ini masih sangat rendah, dengan kapasitas aspal Buton nasional 924.00 ton dan rata-rata penggunaan per tahun 33.986 ton.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat, mengatakan sertifikasi mutu produk aspal Buton menjadi permasalahan yang menghambat pengembangan aspal Buton (asbuton).
Ia menyebut beberapa produsen aspal buton olahan sudah melakukan tes dengan metode uji SNI pada Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tujuan untuk memenuhi standarisasi.
"Beberapa jenis aspal Buton olahan yang sudah diuji dengan Metoda Uji SNI yaitu B5/20 dan B50/30, di samping produksi jenis-jenis aspal Buton olahan tersebut, untuk mengganti aspal minyak maka pemerintah harus mendorong pengembangan industri aspal Buton ekstraksi penuh (full extraction) yang bersertifikasi," jelasnya.
Berdasarkan data izin usaha pertambangan (IUP) aspal Buton dari tiga kabupaten Buton yang mencapai luas sekitar 30.904 hektare dan data deposit aspal Buton dengan jumlah luas 37.653,78 hektare, total cadangan aspal Buton mencapai 662.960.267 ton. Sayangnya, pemanfaatan Aspal Buton baru mencapai 70.000 ton.
Oleh karena itu, lanjut Agung, pemerintah daerah harus mengambil peran dalam masalah penataan IUP yang aktif baru 10 persen guna mengangkat kesejahteraan masyarakat Indonesia.
"Aspal Buton harus menjadi ikon nasional, tak hanya nasional tapi harus sampai internasional. Kalau semangatnya sudah sama pasti akan bisa selesai, semangat untuk negara dan bangsa," tambahnya.
Asisten Deputi Kemenko Maritim Bidang Sumber Daya Mineral, Energi, dan Nonkonvensional Amalyos memaparkan pada tahap awal pemerintah akan fokus pada standarisasi aspal Buton. Standarisasi dan sertifikasi diharapkan dapat menjaga kualitas mutu produk aspal Buton.
"Kami menekankan bahwa aspal Buton sampai saat ini belum mendapat sertifkasi mutu. Presiden sudah memberikan arahan bagaimana pemanfaatan dari aspal Buton, bagaimana kita bisa mendorong untuk menjadi tuan rumah di negara sendiri," tambahnya.
Berdasarkan data rencana Kementerian PUPR, penggunaan aspal Buton sangat besar dengan total panjang dan volume penanganan mencapai 999,33 km atau senilai 70.762,49 ton. Sementara itu, realisasi sepanjang 2007-2018 kurang lebih sebesar 33.986 ton/tahun.
Sedangkan penggunaan aspal Buton saat ini masih sangat rendah, dengan kapasitas aspal Buton nasional 924.00 ton dan rata-rata penggunaan per tahun 33.986 ton.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2019