"Kita mau pelajari, bagaimana pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dalam hal PMPD," ujar Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) H Achmad Bisung, sebelum bertolak ke Bandung, Senin.
Politisi senior Partai Demokrat itu berharap, dari hasil kunjungan kerja (kunker) komisinya ke "Bumi Siliwangi" Jabar dapat menjadi masukan dalam upaya peningkatan PMPD di Kalsel.
"Peningkatan tersebut antara lain yang berkaitan dengan penyelenggaran pelayanan publik, sesuai tuntutan dan perkembangan zaman," lanjutnya menjawab ANTARA Kalsel.
Menurut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Demokrat itu, penyelenggaran pelayanan publik di provinsinya belum maksimal, bahkan masih banyak terdengar keluhan masyarakat.
"Karena itu, dari hasil kunker ke `Tanah Pasundan` Jabar tersebut, kita berharap, setidaknya meminimalakan keluhan dalam penyelenggaraan pelayanan publik terkait pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa," katanya.
"Menghilangkan atau mengurangi keluhan, dengan cara peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik itu penting dalam upaya mewujudkan `good governance` (sistem kelola pemerintahan yang baik)," demikian Bisung.
Kunker Komisi I DPRD Kalsel yang diserta pejabat dari Biro Pemerintahan, serta Badan PMPD provinsi setempat itu ke Jabar dalam bentuk studi banding, 21 - 23 Januari 2013.
Dalam waktu bersamaan (21 - 23 Januari 2013) komisi-komisi DPRD Kalsel juga melakukan kunker sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing, seperti Komisi II bidang ekonomi dan keuangan ke Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Jakarta.
Sementara Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup, dan Komisi IV bidang kesra ke Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
