Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prof. Mardiasmo di Banjarmasin pada rapat koordinasi dengan kepala daerah se-Kalsel.
"Dari 35 opini tidak wajar (TW) tersebut dua di antaranya dari Kalsel yaitu Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar," katanya.
Opini tersebut menunjukkan laporan keuangan secara material tidak disajikan secara wajar sesuai ketentuan pengelolaan keuangan sehingga tidak dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan.
Sedangkan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualin (WTP) baru 15 daerah satu diantaranya pemerintah provinsi yaitu Sulawesi Utara.
Selanjutnya, kata dia, sebanyak 315 kabupaten/kota mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan 71 kabupaten/kota mendapatkan opini tidak memberikan pendapat (TMP).
Beberapa persoalan yang dihadapi daerah sehingga belum mampu mencapai laporan keuangan dengan opini WTP, kata Mardiasmo antara lain minimnya kemampuan pengelolaan aset dan persediaan.
Menurut dia, banyak daerah yang tidak memiliki laporan kepemilikan aset secara benar dengan berbagai alasan antara lain banyaknya tanah yang belum bersertifikat.
"Selama ini dalam serah terima jabatan kepala daerah lama kepada yang baru tidak pernah diberikan lampiran data aset daerah," katanya.
Dengan demikian, kata dia, secara turun-temurun aset-aset daerah tersebut tidak terdata dengan baik.
Selain itu, kata dia, kebijakan akutansi pemerintah daerah, baik itu pengelolaan penerimaan dan penggunaan dana belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masih lemahnya kepatuhan aparat terhadap peraturan perundang-undangan dan masih lemahnya sistem pengendalian intern, juga menjadi salah satu penyebab beberapa daerah belum bisa mendapatkan opini WTP.
"Bagi daerah baru atau pemekaran, sebenarnya jauh lebih mudah mendapatkan opini WTP, karena asetnya belum terlalu banyak," katanya.
Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mengatakan, pihaknya akan melakukan pembinaan terhadap dua kabupaten yang mendapatkan opini Tidak Wajar.
"Pada 2011 kita menargetkan tidak ada daerah dengan opini TW selain itu ada 3-5 kabupaten di Kalsel yang memungkinkan didorong mendapatkan opini WTP," katanya.(B/A)
Editor : Abdul Hakim Muhiddin
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
