Semarang (ANTARA) - Pakar teknologi informasi (TI) Universitas Dian Nuswantoro Semarang, Solichul Huda menyarankan Komisi Pemilihan Umum menggandeng praktisi TI "underground" untuk membantu mendukung pengamanan server yang digunakan dalam penghitungan suara pemilu.
"KPU harus percaya terhadap kemampuan sumber daya manusia dari dalam negeri untuk membantu mengamankan hasil perhitungan pemilu," katanya di Semarang, Minggu.
Dari analisa yang dilakukan usai pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019, ia mengungkapkan adanya belasan "hacker" yang berusaha meretas laman KPU.
Para "hacker" tersebut, kata dia, terdeteksi berasal dari luar negeri jika dilihat dari alamat IP yang digunakan.
"Bisa ditelusuri lebih lanjut dari mana sebenarnya asal para peretas ini, namun membutuhkan waktu," katanya.
Alamat IP yang digunakan para "hacker" tersebut antara lain berasal dari India, Tiongkok, dan Singapura.
Menurut dia, dengan melibatkan para praktisi TI "underground" ini tentunya akan memudahkan KPU dalam menyajikan hasil penghitungan suara.
Ia menjelaskan SDM dari dalam negeri ini mampu dipercaya dan bertanggung jawab jika diberi amanah untuk membantu.
"Praktisi 'underground' ini kan memahami cara-cara bekerja pada 'hacker' yang berusaha meretas serve KPU," katanya.
Hingga saat ini, kata dia, server KPU masih mampu mengatasi berbagai upaya peretasan yang dilakukan.
Menurut dia, kunci kesuksesan itu ada pada administrator yang ada di balik layar TI KPU.
