Anggota Komisi IV DPR-RI Habib Nabiel Fuad Al Musawa mengkhawatirkan, usul tambahan kuota impor daging sapi Tahun 2013 merupakan permainan mafia.
Dalam siaran persnya Selasa politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengkhawatirkan adanya permainan mafia dalam usulan penambahan kuota impor daging sapi.
"Setelah mafia impor beras, giliran mafia impor daging sapi bermain kuota impor"ujarnya.
Oleh sebab itu, anggota Komisi IV DPR-RI yang juga membidangi pertanian secara umum, menolak keras usulan mendadak dari Kementerian Perdagangan (Kemendag), untuk menambah kuota impir daging sapi tahun 2013, menjadi 105.000 ton.
"Ini menjadi tanda tanya besar, ada apa? Padahal hasil keputusan rapat dengan Kemenko Perekonomian, Kementan dan Kemendag pekan lalu menyepakati alokasi impor daging sapi sebanyak 80.000 ton," ujarnya.
"Jumlah impor daging sapi sebanyak itu, terdiri atas sapi bakalan sebanyak 267 ribu ekor atau setara 48 ribu ton dan daging beku 32 ribu ton," lanjut alumnus Institut Pertanian Bogor (IPB) Jabar tersebut.
Menurut dia, jika tambahan itu disetujui, menguatkan dugaan, benar adanya mafia impor sapi dalam tata niaga sapi di Indonesia yang mengatur sedemikian rupa daging sapi dari hulu sampai hilir, hingga mempengaruhi kebijakan kuota impor.
"Terjadi kelangkaan daging sapi di pasaran yang mengakibatkan lonjakan harga dalam beberapa pekan terakhir diduga merupakan ulah mafia sapi dengan tujuan agar ditambahnya kuota impor daging sapi," ujarnya.
Mengenai alasan peningkatan jumlah turis asing yang membuat konsumsi daging meningkat, menurut dia, hal tersebut merupakan sesuatu yang mengada-ada dan tidak rasional untuk menambah kuota impor daging sapi.
"Sebab sesungguhnya, stok sapi lokal cukup. Karena hasil sensus sapi potong oleh Badan Pusat Statistik tahun 2011 menyebutkan populasi sapi lokal di Indonesia rata-rata 14,6 juta ekor per tahun," ungkapnya.
Namun, lanjut politisi PKS yang menyandang gelar insenyur dan magister bidang pertanian itu, stok sapi lokal tersebut sebagian besar berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
 "Persoalan yang paling mendasar adalah terkait distribusinya yang belum optimal. Hal seperti inilah yang perlu dibenahi dan koordinasikan lintas sektoral, bukan malah cari solusi jangka pendek dengan mabuk impor," demikian Habib Nabiel./D.
(T.KR-SHN/B/B008/B008) 11-12-2012 15:04:00
