Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel Burhanuddin, di Banjarmasin, Senin, berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) provinsi tersebut yang berbasis agroindustri.
Oleh sebab itu menurut dia untuk peningkatan produksi pertanian menuju agribisnis dan selanjutnya agroindustri untuk sementara Kalsel tidak perlu menambah lahan pertanian.
Pasalnya, lanjut Sekretaris Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kalsel itu, dari lahan pertanian potensial seluas 650.000 hektar baru sekitar 40 persen yang bisa ditanam atau panen dua kali dalam setahun (IP200).
"Namun dengan 40 persen IP200 itupun Kalsel sudah mengalami surplus beras. Apalagi kalau IP200 mencapai 50 persen lebih maka surplus beras Kalsel makin bertambah," tuturnya.
"Kita mungkin sependapat surplus beras Kalsel bukan cuma sekedar `survive` tapi dapat menyumbang lebih besar lagi bagi kebutuhan nasional atau provinsi lain," lanjutnya.
Karena itu ke depan pertanian Kalsel makin maju dan berkembang pesat sehingga mampu mencapai IP300, lanjut wakil rakyat dari PBR tersebut.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel yang juga membidangi pertanian itu menyarankan perlunya revitalisasi penggilingan padi guna menunjang pencapaian surplus beras yang lebih besar lagi.
Sebab menurut dia penggilangan padi yang ada sekarang, pada umumnya peninggalan belasan atau puluhan tahun lalu, sehingga cukup mempengaruhi terhadap randemen/hasil olahan.
"Manakala sistem pertanian Kalsel mampu mencapai maksimal (IP200 - IP300), ditambah dengan revitalisasi penggilingan padi, saya optimis bisa menyumbang target surplus beras nasional 10 juta ton pada 2014. Terlebih lagi disertai regulataor yang menunjang," demikian Burhan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
