Antrean mobil untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) berupa solar bersubsidi pada sejumlah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kalimantan Selatan kembali memacetkan arus lalu lintas.
Kembali panjangnya antrean mobil untuk mendapatkan solar bersubsidi pada sejumlah SPBU itu berkaitan dengan pemberitaan kuota BBM jenis tersebut, untuk Kalsel bakal habis pada November 2012, demikian dilaporkan Selasa.
Sebagai contoh pada beberapa SPBU yang menyediakan layanan solar bersubsidi, yaitu di Jalan A Yani Km5,5 dan Km6 Banjarmasin, serta Km9 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, antrean mobil terkadang memakan badan jalan.
Begitu pula pada SPBU di Jalan A Yani Km26 Landasan Ulin Banjarbaru serta Jalan A Yani Km30 Loktabat Banjarbaru, antrean mobil untuk mendapatkan solar bersubsidi, terkadang memacetkan lalu lintas.
Keadaan serupa pada SPBU dekat Teminal Murakata, Barabai, ibu kota Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), terkadang antrean mobil untuk mendapatkan solar bersubsidi sampai menutup pintu gerbang terminat tersebut (160 Km utara Banjarmasin).
Sedangkan pada SPBU non subsidi, seperti depan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin serta persimpangan Jalan Pulau Laut dan Jalan S Parman Banjarmasin, tak terlihat antrean panjang bagi mobil yang menggunakan jenis solar tersebut.
Gubernur Kalsel H Rudy Ariffin tampak prihain melihat antrean mobil yang cukup panjang pada sejumlah SPBU di provinsinya, untuk mendapatkan solar bersubsidi.
Oleh karenanya, orang nomor satu di jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) tersebut tak putus-putusnya kembali meminta tambahan kuota BBM bersubsidi, baik premium maupun solar, kepada pemerintah pusat agar tidak menimbulkan gejolak.
"Untuk kesekian kalinya, kita meminta agar kuota BBM bersubsidi untuk Kalsel ditambah supaya tidak terjadi antrean panjang dan sampai mengganggu kelancaran lalu lintas," tandas Gubernur Kalsel dua periode itu.
Menurut dia, Pemprov Kalsel sebenarnya sudah seringkali meminta tambahan kuota BBM tersebut, bahkan tiap tahun, baik kepada Pertamina maupun Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).
Selain itu, Pemprov bersama DPRD Kalsel menemui Komisi VI DPR-RI, memohon agar wakil-wakil rakyat di "Senayan" tersebut juga peduli dan memperhatian permasalahan BBM.
"Tapi diberikan kuota tambah terbatas dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kalsel, apalagi pengguna angkutan dari luar daerah," demikian Rudy Ariffin.
Sementara itu, Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel H Puar Junaidi, mengungkapkan, provinsinya mendapat tambahan kuota solar cukup banyak.
"Namun tambahan kuota solar tersebut non subsidi. Penambahan tersebut tidak menyelesaikan masalah antrean panjang pada SPBU dan tak memenuhi kebutuhan masyarakat Kalsel," tandasnya.
"Memang pusat menyatakan, berapapun pemohonan tambahan kuota BBM non subsidi akan dipenuhi. Tapi, bukan itu yang kita inginkan," demikian Puar./D.