Permasalahan yang sering muncul terkait dana desa ini terutama menyangkut lemahnya administrasi dan pelaporan,Kalimantan Selatan (ANTARA) - Marabahan,-Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menyelenggarakan pembinaan aparatur pemerintah desa, di Gedung Serba Guna Kecamatan Tamban, Selasa (26/2).
Kegiatan tersebut merupakan kelanjutan pembinaan dari wilayah-wilayah lainnya yang telah dilaksanakan sebelumnya.
Pembinaan berlangsung di Kecamatan Tamban tersebut sedikitnya diikuti 209 aparatur pemerintah desa dan 39 kades tersebar di tiga kecamatan yakni, Tamban, Mekarsari, dan Tabunganen.
Kegiatan sekaligus dalam rangka evaluasi pelaksanaan pemerintahan desa termasuk penggunaan dana desa dihadiri langsung Bupati Batola Hj Noormiliyani AS, Kepala Dinas PMD Dahlan dan masing-masing camat.
Terhadap pengelolaan dana desa, Noormiliyani menghendaki tidak ada masalah sedikitpun.
“Saya mengharapkan pengelolaan dana desa ini zero masalah,” tukasnya di hadapan ratusan aparatur desa dan kades.
Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel mengakui, pengelolaan pemerintahan desa di Batola mendapat sejumlah prestasi termasuk dalam hal pengelolaan dana desa. Namun begitu diakui permasalahan tentaang pengelolaan dana desa masih tetap ada.
Noormiliyani mengganggap permasalahan pengelolaan dana desa ini merupakan hal yang harus dilakukan evaluasi untuk dicarikan solusi dan pembenahan.
Untuk itu, kepada semua yang terkait terutama kades dan para perangkat desa, dia meminta, bisa bekerja lebih baik agar di kemudian tidak lagi ada permasalahan.
Terpisah, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Batola Dahlan mengatakan, dari 195 desa yang ada di Batola masih terdapat desa yang bermasalah dalam hal pengelolaan dana desa dan ADD.
“Permasalahan yang sering muncul terkait dana desa ini terutama menyangkut lemahnya administrasi dan pelaporan,”tegasnya.
Mantan Kepala Pelaksana BPBD Batola ini menerangkan, sejumlah kebijakan telah dilakukan pihaknya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para kades dan perangkat desa seperti pemberian gaji ke-13 merupakan satu-satunya di Indonesia.
Selain itu pada 2018, katanya, Batola memberikan kenaikan penghasilan baik silkap maupun tunjangan. Sedangkan 2019 Dinas PMPD juga melakukan penyetaraan penghasilan perangkat desa setara PNS golongan IIA nol tahun serta memberikan kebijakan BPJS Ketenagakerjaan.
Dahlan menilai, perhatian yang diberikan Batola ini sudah luar biasa. Karena itu ia mewanti-wanti jika dari hasil evaluasi pelaksanaan 2019 masih terjadi persamalahan maka pihaknya akan mempertimbangkan pemberian gaji ke-13 pada 2020 mendatang.
Pewarta: AriantoEditor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
