Hal itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kalsel H Riswandi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat pertemuan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur (Jatim), di Banjarmasin, Jumat.
Sementara PAD Jatim, terungkap dalam pertemuan tersebut, masih di bawah 50 persen dari pendapatan daerah provinsi yang terdiri 38 kabupaten/kota dan kini berpenduduk mencapai 35 juta jiwa itu.
Kalau dibandingkan nilai nominal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim jauh lebih besar dari Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota dan kini berpenduduk sekitar 3,6 juta jiwa.
Dari proyeksi Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) 2013, Jatim sekitar Rp17 triliun, sedangkan Kalsel baru mencapai Rp4,3 triliun.
"Namun secara persentasi perbandingan antara APBD dengan jumlah penduduk, nilai anggaran Kalsel masih lebih besar dari Jatim," ujar politisi PKS itu.
"Karena kalau berdasarkan jumlah penduduk, semestinya APBD Jatim 2013 minimal Rp36 triliun atau hampir sepuluh kali APBD Kalsel," lanjutnya didampingi rekannya sesama wakil ketua dewan Fathurrahman dari PPP.
Ia menerangkan, sumber PAD Kalsel terbesar berasal dari pajak daerah, antara lain berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Sedangkan dari royalti batu bara masih kecil, bahkan tidak seimbang dengan kerusakan alam Kalsel, yaitu hanya sekitar Rp400 miliar yang diterima pemerintah provinsi (Pemprov), demikian Riswandi.
Kedatangan Banggar DPRD Jatim yang dipimpin Faf Adisiswo itu ke Banjarmasin Kalsel untuk melakukan studi banding terkait dengan anggaran, termasuk sumber pendapatan.
Usai pertemuan, rombongan wakil rakyat Jatim menyempatkan diri ke "kota intan" Martapura, ibu kota Kabupaten Banjar, sekitar 40 kilometer utara Banjarmasin, guna melihat pusat perbelanjaan permata.
Editor : Asmuni Kadri
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
